.webp)
Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Cagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengkritik kebijakan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang terlambat di era pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Danny kemudian membandingkannya saat kepemimpinan Gubernur Sulsel Periode 2008-2018 Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Saya dulu dapat waktu pak SYL jadi gubernur, semua dana bagi hasil dibayarkan utuh kecuali Desember. Desember masuk tahun kemarin. Jadi bukan semua pemerintahan, nanti pemerintahan bapak (Andi Sudirman Sulaiman) seperti ini," kata Danny dalam sesi tanya jawab debat kedua Pilgub Sulsel 2024 di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024).
Danny mengatakan DBH yang terlambat hingga dibayarkan tidak secara utuh berdampak pada neraca pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini juga mempengaruhi tiap instansi dalam membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu menderita para guru tidak dapat TPP, para honorer tidak dapat, guru mengaji tidak dapat, pemandu jenazah tidak dapat. Kenapa, (karena) daerah-daerah kabupaten/kota berharap dari haknya (DBH) mereka, bukan hak provinsi loh, haknya mereka," jelasnya.
"Ini betul-betul zalim, saya saja Makassar sekarang belum terbayar (DBH) sekitar Rp 250 miliar, padahal itu masuk dalam neraca. Semua aturan negara tidak boleh dilanggar seperti itu," tuturnya.
Danny mengaku heran dengan kondisi tersebut. Dia lantas menyinggung situasi itu tidak pernah terjadi di masa SYL memimpin Sulsel.
"Zaman Pak Syahrul Yasin Limpo betul-betul disiplin anggaran bagus sekali, karena kami menerima utuh dana bagis hasil," sambung Danny.
Namun Danny mengatakan, DBH akan langsung ditransfer ke instansi kabupaten/kota. Dia bersyukur karena persoalan ini transfer DBH tersebut memang banyak dikeluhkan oleh pemerintah daerah.
"Alhamdulillah pemerintah pusat mendengar jeritan kami, tahun depan dana bagi hasil langsung ke pemerintah Kota Makassar, dan pemerintah kabupaten/kota," tambahnya.
Danny sempat ingin kembali menyinggung soal APBD Pemprov Sulsel. Namun moderator menyela omongan Danny karena kehabisan waktu. Moderator kemudian memberikan kesempatan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi memberikan tanggapan.
Andi Sudirman mengatakan, TPP ASN selalu terbayarakan selama menjadi gubernur Sulsel, bahkan sempat menaikkan nilai TPP. Dia lantas menuding Pemkot Makassar di kepemimpinan Danny Pomanto yang juga memiliki utang.
"Yang saya mau sampaikan saja bahwa silakan dicek, ini seolah-olah kita mau sampaikan pemprov berutang kemudian nanti saya akan bantu selesaikan utangnya. Padahal, Kota Makassar sendiri punya utang dalam neracanya," kata Andi Sudirman.
"Ini harus dilihat dulu ini, yang saya mau sampaikan adalah, saya tidak mau melaksanakan apa yang mau saya ceritakan pemerintah sebelum saya, mereka telah berbuat gubernur sebelumnya saya terbaik pada eranya," paparnya.
Andi Sudirman melanjutkan, dirinya menghormati semua gubernur pendahulunya, baik SYL maupun Nurdin Abdulllah. Dia mengklaim sudah berupaya melanjutkan pembangunan di era gubernur sebelumnya.
"Kami melaksanakan yang terbaik, kami membangun infrastruktur ketika terlanda COVID besar-besaran dan ketika pendapatan terdegradasi sampai Rp 500 miliar kami juga mendapatkan limpahan dari pusat juga bagaimana tekanan ketika kami harus melaksanakan mandiri juga," jelasnya.
(sar/sar)
