.webp)
Tim Hukum paslon nomor urut 1, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad menuding Pj Sekda Makassar Irwan Adnan melakukan intimidasi kepada ASN hingga RT/RW. Irwan juga dituding mengarahkan mereka untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Makassar.
"Yang pertama yang ingin kami sampaikan adanya bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pj Sekda (Irwan) terhadap lurah-lurah yang ada di Kota Makassar," ujar Ketua Tim Hukum Danny-Azhar, Ahmad Rianto kepada wartawan saat konferensi pers, Kamis (31/10/2024).
Menurut Ahmad, intervensi bahkan dilakukan dengan memeriksa ponsel ASN hingga RT/RW. Menurutnya, hal itu melanggar privasi dan mengganggu kinerja ASN Pemkot Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini cukup mengganggu dan kita ketahui bahwa ada upaya yang dilakukan, memeriksa HP dari seluruh RT/RW, bahkan ASN, ini sangat mengganggu kinerja para ASN di Kota Makassar. Terutama laskar pelangi dan RT/RW," katanya.
Dia mengaku hal ini diketahui berdasarkan komplain dari masyarakat yang melapor privasinya terganggu. Intervensi itu diduga dilakukan untuk mengarahkan dukungan ke pasangan calon (paslon) tertentu.
"Terus kemudian seluruh lurah-lurah dan beberapa perangkat kelurahan itu diintimidasi Pj Sekda untuk pelaksanaan Pilkada baik di tingkat Makassar dan provinsi mendapatkan tindakan intimidasi, tekanan untuk memenangkan salah satu paslon," katanya.
"Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi dari masyarakat sendiri bagaimana tekanan seperti ini untuk memenangkan salah satu paslon. Tindakan seperti ini menurut saya merusak demokrasi dan pendidikan politik rakyat. Bagaimana bisa rakyat menentukan pilihannya dengan cara yang adil dan jujur," tambah Ahmad.
Dikonfirmasi terpisah, Irwan Adnan membantah keras tudingan tersebut. Irwan menyebut informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
"Itu hoaks dan itu tidak benar. Yang benar adalah di setiap kesempatan kita berinteraksi dengan teman-teman PNS saya selalu menyampaikan bahwa jaga itu netralitas," katanya.
Dia mengaku selalu menekankan kepada ASN, RT/RW, Laskar Pelangi, hingga pegawai BUMD untuk netral di pilkada. Pasalnya, menjaga netralitas ASN dan perangkat daerah ini menjadi program strategis Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis.
"Siapa pun juga yang namanya PNS, OPD, camat, lurah kemudian laskar pelangi, bahkan RT/RW, BUMD, selalu saya tekankan itu karena ini merupakan salah satu program strategis dari Pjs Wali Kota dan saya berkewajiban untuk menjaga saya punya PNS, kenapa? Kalau ada apa-apa yang terjadi terkait netralitas ini kan kita juga yang rugi. Yang pertama PNS nya yang rugi, yang kedua paslonnya yang rugi," jelasnya.
"Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, itu hoaks, tidak benar. Jangan lagi ada begitu, kita ini mau bekerja," tambahnya.
Dia juga membantah keras tuduhan soal intervensi berupa pemeriksaan ponsel ASN dan perangkat daerah lainnya. Irwan mengaku hal itu tidak pernah dilakukannya.
"Tidak ada itu, kapan saya periksa hpnya orang, ngapain saya mau periksa hpnya orang, untuk apa?" katanya.
Dia berharap agar tim Danny-Azhar tidak sembarang menerima laporan yang belum jelas kebenarannya. Pasalnya, hal itu bisa menjadi hoaks.
"Terima laporan jangan sembarang lah, jangan bikin hoaks, kok yang begini-begini diapa... kecuali kalau memang saya lakukan okelah, tapi kan tidak saya lakukan," pungkasnya.
(ata/ata)
