Debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku berlangsung di Hotel Natsepa, Maluku Tengah, Sabtu (26/10/2024). Debat terbuka ini juga disiarkan secara langsung di Trans TV.
"Selain bencana alam, Maluku juga sering terjadi bencana sosial yakni konflik di masyarakat antara kelompok masyarakat, misalkan antara satu negeri dengan negeri lainnya. Jika anda terpilih, bagaimana strategi dan program Anda dalam memitigasi bencana sosial yang ada di Provinsi Maluku?" demikian pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator.
Cagub nomor urut 3, Hendrik Lewerisa mendapatkan kesempatan pertama untuk menawarkan strategi dan programnya. Menurut dia, masyarakat Maluku pada dasarnya tidak suka konflik.
"Sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah, orang Maluku adalah orang yang hidup dengan semangat orang basudara. Konflik itu jarang terjadi, kecuali pernah kita alami tahun 99 dan sebagainya. Kenapa demikian, karena memang di Maluku hubungan Pela Gandong menjadi kearifan lokal kita di Maluku," kata Hendrik Lewerisa.
Kendati demikian, lanjut Hendrik, pihaknya menyadari sejumlah konflik masih kerap terjadi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itulah dia mendorong pentingnya memitigasi konflik sosial.
"Yang paling penting adalah kita bisa mengidentifikasi potensi masalah, potensi konflik. Pemimpin yang baik adalah kita harus bisa mengidentifikasi. Kalau itu soal miskomunikasi, pemimpin harus proaktif melakukan komunikasi di antara 2 kelompok yang berselisih. Kita harus menjadi mediator atau menjadi promotor perdamaian. Tapi kita harus bertindak tegas, tanggap, cepat. Kita tidak boleh lambat membiarkan konflik itu," katanya.
"Paling utama sebenarnya adalah melakukan pencegahan. Bagaimana caranya, melakukan komunikasi lintas komunitas yang lebih berkualitas. Melibatkan peran serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua stakeholder harus dilibatkan. Sehingga apa, sehingga betul-betul tertanam kembali jiwa hidup basudara. Kita tidak mungkin bergerak maju dalam pembangunan kalau ada konflik dalam masyarakat kita," sambungnya.
Sementara itu, Cagub nomor urut 1, Jefry Apoly Rahawarin yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengaku sepakat dengan Hendrik. Bagaimanapun itu, mitigasi konflik menjadi upaya yang harus diutamakan.
"Kebetulan kami paslon nomor urut 1 ini masuk program unggulan kami. Kita lakukan peringatan dini, deteksi dini yang akan kita tempatkan di setiap desa," kata Jefry.
"Yang disampaikan Pak Hendrik tadi sudah baik, ada pemetaannya, bagaimana kita melihat kondisi masyarakatnya. Pemerintah harus turun itu adalah bagian dari mitigasi," imbuhnya.
Sementara Cagub nomor urut 2 Murad Ismail berbicara soal konsep umum penanganan bencana. Namun dia juga menyepakati konsep mitigasi.
"Maluku ini adalah salah satu provinsi rawan bencana. Ketika kami dikasi kesempatan, kami akan melakukan sebaik-baiknya, terutama kami telah melakukan penguatan sistem peringatan dini, tanggap darurat, tanggap bencana, dan akan terus tingkatkan pelatihan pelatihan tentang bencana. Kami rasa itu, sudah cukup," ujar dia.
(hmw/asm)