.webp)
Calon gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bertekad membangun desa melalui sejumlah program. Salah satunya menyiapkan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 200 juta per tahun.
Program tersebut disampaikan Danny saat kampanye di Kabupaten Jeneponto, Selasa (22/10/2024). Danny mengungkapkan, BKK Rp 200 juta itu adalah tahap awal dan akan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
"Insyaallah, kita akan berikan bantuan Rp 200 juta per tahun untuk tiap desa. Ini tahap awal, dan tentu sangat memungkinkan akan meningkat sesuai kondisi keuangan daerah," ujar Danny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana tersebut, kata Danny, akan digunakan untuk peningkatan kapasitas kepala desa dan ketua tim penggerak PKK tingkat desa, imam masjid, hingga guru mengaji. Selain itu, juga diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa.
"Akan dialokasikan sebesar Rp 50 juta untuk peningkatan kapasitas kepala desa dan ketua tim penggerak PKK di tingkat desa. Rp 50 juta berikutnya untuk peningkatan kapasitas aparat desa, imam desa, dan guru mengaji," ujarnya.
"Sementara Rp 100 juta dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa," imbuhnya.
Juru Bicara Danny-Azhar (DIA), Asri Tadda menjelaskan bahwa BKK untuk desa ini adalah program baru yang disiapkan Danny-Azhar. Program ini, kata Asri, merupakan komitmen Danny-Azhar memajukan desa di Sulsel.
"Jadi ini konsep yang baru di Sulsel. Jika memenangkan Pilgub Sulsel nanti, Danny-Azhar berkomitmen merealisasikannya. Hal ini adalah salah satu program unggulan dari Danny-Azhar, perhatian terhadap desa sebagai lokus pembangunan begitu besar," kata Asri.
Danny-Azhar juga disebutnya akan menjadikan Sulsel sebagai lumbung pangan dunia atau Global Food Hub. Visi ini tentu akan bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.
"Karena itu tentu lebih banyak fokus pada potensi desa, pesisir dan kepulauan. Yang strategis dalam visi Danny-Azhar, karena pemerintah akan bertindak sebagai pembeli produk petani dan nelayan di desa atau dikenal dengan istilah government off-taker," beber Asri.
(asm/hsr)
