.webp)
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) Hasrul mewanti-wanti TNI-Polri dan ASN untuk netral di Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024. Hal tersebut demi terwujudnya pilkada damai.
"Perlu ditekankan adalah netralitas aparat TNI, Polri dan seluruh ASN (dalam Pilkada)," kata Hasrul kepada detikSulsel, Senin (7/10/2024).
Hasrul mengatakan jika aparat negara berpihak pada salah satu pasangan calon, maka akan mempengaruhi jalannya pilkada. Sebab aparat berpotensi untuk menggerakkan perangkat negara lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jelas bahwa ketika aparat negara berpihak pada salah satu calon, tentu bisa berpotensi menggerakkan perangkat-perangkat negara. Sehingga secara aturan aparat negara harus netral," ujarnya.
Di sisi lain, Hasrul membagikan tips dalam memilih pemimpin. Menurutnya, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu rekam jejak dan gagasan dari cakada.
"Hal yang harus dilihat pertama (dalam memilih pemimpin) adalah rekam jejaknya, apakah benar-benar selalu berdampak baik bagi masyarakat atau malah meninggalkan jejak hitam," tuturnya.
"Kemudian melihat gagasan dan rencana strategis ke depannya, karena kita membutuhkan pemimpin cerdas dan mampu bekerja," lanjutnya.
Sebelumnya, Hasrul juga mengingatkan agar mahasiswa menolak politik uang dalam memilih calon kepala daerah. Sebab, kata dia, pilihan mereka akan menentukan nasib daerah dalam lima tahun ke depan.
"Mahasiswa harus mengambil haknya dalam memilih calon pemimpin, karena di bilik suaralah penentu nasib setiap daerah lima tahun ke depan," kata Hasrul.
Hasrul mengatakan setiap orang memiliki peran untuk menjaga pesta demokrasi yaitu pilkada berjalan dengan kondusif. Salah satu caranya ialah dengan saling menghargai perbedaan pendapat dan pilihan.
"Apalagi di kalangan mahasiswa tentu ada banyak perspektif dan masing-masing memiliki pilihan. Dan jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu liar yang tidak tervalidasi kebenarannya," ujar Hasrul.
Sementara itu, Hasrul turut mengingatkan agar mahasiswa tidak terlibat dalam praktik politik uang. Dia menekankan pilkada untuk memilih pemimpin, bukan untuk mendapat sogokan.
"Pemilihan kepala daerah bukan untuk mendapatkan sogokan, melainkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu memimpin kita ke depan. Khususnya di tataran mahasiswa yang harus lebih paham untuk menolak money politic, karena hal tersebut sangat merusak moral dan karakter bangsa," lanjutnya.
(asm/ata)
