.webp)
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Hasrul mendorong mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024. Dia juga mengingatkan agar mahasiswa menolak politik uang dalam memilih calon kepala daerah.
"Mahasiswa harus mengambil haknya dalam memilih calon pemimpin, karena di bilik suaralah penentu nasib setiap daerah lima tahun ke depan," kata Hasrul kepada detikSulsel, Selasa (8/10/2024).
Hasrul mengatakan setiap orang memiliki peran untuk menjaga pesta demokrasi yaitu pilkada berjalan dengan kondusif. Salah satu caranya ialah dengan saling menghargai perbedaan pendapat dan pilihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi di kalangan mahasiswa tentu ada banyak perspektif dan masing-masing memiliki pilihan. Dan jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu liar yang tidak tervalidasi kebenarannya," ujar Hasrul.
Dia juga menyinggung terkait mahasiswa yang menjadi pemilih pemula atau baru pada Pilkada 2024. Menurutnya, pemilih baru tersebut perlu mendapatkan edukasi politik agar peduli dengan hak politiknya.
"Bagi pemilih baru saya anggap perlu edukasi politik untuk memantik simpati terhadap hak-hak politiknya, karena saya anggap bahwa setiap orang harus memanfaatkan hak suaranya sebaik-baik mungkin," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk memenuhi kebutuhan pemahaman politik mahasiswa UNM, pihaknya akan mengadakan dialog interaktif dengan calon wali kota Makassar. Kegiatan itu, kata dia, juga sebagai ajang untuk menguji gagasan calon wali kota tersebut.
"Dalam waktu dekat-dekat ini, kami di BEM UNM rencana akan melaksanakan kegiatan dialog interaktif yang menghadirkan seluruh calon wali kota Makassar. Namun kegiatan tersebut tentu perlu kesediaan calon wali kota Makassar," katanya.
Sementara itu, Hasrul turut mengingatkan agar mahasiswa tidak terlibat dalam praktik politik uang. Dia menekankan pilkada untuk memilih pemimpin, bukan untuk mendapat sogokan.
"Pemilihan kepala daerah bukan untuk mendapatkan sogokan, melainkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu memimpin kita ke depan. Khususnya di tataran mahasiswa yang harus lebih paham untuk menolak money politic, karena hal tersebut sangat merusak moral dan karakter bangsa," lanjutnya.
Dia pun berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tegas mengawasi jalannya pilkada. Hal itu juga berlaku pada praktik politik uang.
"Perlu juga ketegasan penyelenggara pilkada dalam hal ini Bawaslu, sehingga ada check and balance dalam pilkada. Seperti tegas dalam melakukan pengawasan, salah satunya tentang money politic," ujar Hasrul.
Hasrul menegaskan memilih pemimpin bukan dari sogokannya, melainkan dari rekam jejak dan gagasan calon kepala daerah (cakada). Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas.
"Hal yang harus dilihat pertama (dalam memilih pemimpin) adalah rekam jejaknya, apakah benar-benar selalu berdampak baik bagi masyarakat atau malah meninggalkan jejak hitam," tuturnya.
Dia juga berharap pemimpin yang nantinya terpilih dapat menunjukkan kinerjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hal mendasar terkait pendidikan dan kesehatan perlu menjadi atensi pemerintah.
"Saya berharap seluruh calon kepala daerah yang nantinya terpilih agar benar-benar bekerja sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
"Ada beberapa hal yang fundamental, di antaranya tentang pendidikan, khususnya akses pendidikan di daerah-daerah pelosok. Kemudian tentang kesehatan, pemerintah harus lebih memperhatikan akses kesehatan bagi masyarakat," lanjutnya.
(asm/sar)
