.webp)
Mantan Ketua DPD PKS Sidrap Mahmud Yusuf bermanuver mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Danny Pomanto dan Azhar Arsyad (Danny-Azhar) di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024. Sikap Mahmud yang berseberangan dengan partainya membuat DPW PKS Sulsel akan bertindak.
Pernyataan dukungan kepada Danny-Azhar disampaikan Mahmud saat menjamu Ketua DPW PKB Sulsel Azhar di kediamannya, Jalan Ganggawa Sidrap, Minggu (29/9/2024). Azhar yang merupakan calon wakil gubernur Sulsel itu datang didampingi sejumlah pengurus PKB.
"Kita all out menangkan DIA (sebutan Danny-Azhar)," tegas Mahmud dalam keterangannya yang diterima wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahmud mendukung Danny-Azhar saat masih berstatus kader PKS. Padahal, PKS menjadi partai pengusung paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma).
ASS-Fatma juga diusung NasDem, Hanura, PAN, Golkar, Gerindra, Perindo Demokrat, dan Gelora. Sementara pasangan Danny-Azhar diusung tiga partai politik di Pilgub Sulsel, yakni PKB, PDIP, dan PPP.
Wakil Bupati Sidrap Periode 2018-2023 itu menyadari sikapnya mendukung Danny-Azhar melawan perintah partai. Namun Mahmud tidak mempermasalahkan apabila pilihannya akan berakibat ancaman sanksi dari PKS.
"Saya tidak peduli. Kalau partai (PKS) mau memberi sanksi, saya siap. Intinya sekarang bagaimana kami memenangkan Pak Danny-Azhar," bebernya.
Mahmud tidak merinci alasan di balik sikapnya mendukung Danny-Azhar. Mahmud kini fokus mengerahkan arah dukungannya di Pilgub Sulsel setelah batal maju di Pilkada Sidrap 2024.
Dia pun siap menggerakkan relawan dan simpatisannya untuk memenangkan Danny-Azhar di Sidrap. Mahmud mengklaim masih memiliki tim yang loyal yang siap mengawal pemenangan DIA.
"Dengan mengumpulkan tim yang loyal yang kemarin bergerak di Pilkada Sidrap," ujar Mahmud.
Diketahui, kunjungan Azhar di Sidrap bagian dari kampanye Pilgub Sulsel. Azhar turut didampingi Mahmud saat bersilaturahmi ke pimpinan pondok pesantren (Ponpes) Al Wahid, Desa Wanio, Kecamatan Pancalotang.
"Bentuk komitmen kami mengawal DIA di Sidrap," tambah Mahmud.
Sementara itu, Ketua Desk Pilkada DPW PKB Sulsel Zulfikar Limolang menyambut positif dukungan Mahmud. Kekuatan Mahmud dinilai akan menambah kekuatan Danny-Azhar untuk meraup suara di Sidrap.
"Kami senang, bangga dan berterima kasih sekali karena mantan wabup bisa bergabung dengan kita dengan tim DIA, ini menambah energi dan kami yakin kita akan menang," tegas Zulfikar.
Mahmud Diganti dari Ketua PKS Sidrap
Terpisah, Sekretaris Umum DPW PKS Sulsel Rustang Ukkas menghargai keputusan Mahmud yang berseberangan dengan instruksi partai di Pilgub Sulsel. Rustang lantas menyinggung posisi Mahmud yang tidak lagi menjabat sebagai ketua DPD PKS Sidrap.
Pergantian posisi Ketua DPD PKS Sidrap itu berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PKS pada 18 September 2024. Mahmud digantikan oleh Ali Hafid yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD PKS Sidrap.
"Beliau (Mahmud) sudah digantikan oleh Pak Ali Hafid sebagai ketua DPD. Beliau sudah tidak mau lagi terlibat dalam aktivitas PKS," kata Rustang kepada detikSulsel, Minggu (29/9).
Rustang mengaku pergantian ketua DPD PKS Sidrap dilakukan sebelum Mahmud menyatakan sikapnya mendukung Danny-Azhar.
"Pada saat itu (SK pergantian ketua DPD PKS Sidrap terbit), belum ada info kalau beliau (Mahmud) mendukung calon yang lain," ucap Rustang.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
PKS Sulsel Akan Panggil Mahmud
Rustang menegaskan, partai akan menindaklanjuti persoalan ini. Apalagi, Mahmud masih berstatus kader PKS saat membelot dari partai di Pilgub Sulsel.
"Secara keanggotaan masih berstatus anggota PKS, penggantian ketua DPD dilakukan karena beliau tidak lagi mau aktif di PKS," tegas Rustang.
Pihaknya pun akan memanggil Mahmud dalam waktu dekat. Mahmud akan dimintai klarifikasi terkait sikapnya yang mendukung Danny-Azhar.
"Akan diadakan pemanggilan ke beliau, kalau ada pengakuan, maka bisa diberikan sanksi," tuturnya.
Rustan enggan berspekulasi soal sanksi pencabutan status Mahmud dari kader PKS. Namun sikap Mahmud yang berseberangan dengan partai akan menjadi pertimbangan.
"Untuk pencabutan keanggotaan dalam PKS harus melewati prosedur-prosedur, dan harus ada alasan kuat untuk itu," pungkas Rustang.
(sar/hsr)
