.webp)
Dua kader Golkar yakni Erna Rasyid dan Andi Nurhaldin sama-sama maju pada Pilwalkot Parepare 2024, tetapi beda poros. Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe (TP) pun mewanti-wanti Nurhaldin membawa nama Golkar sebab bertarung dan diusung oleh partai lain.
Diketahui, Erna Rasyid maju Pilwalkot Parepare 2024 berpasangan dengan Rahmat Sjamsu Alam. Pasangan ber-tagline Erat-Bersalam ini diusung 3 partai yakni Golkar, Demokrat, dan Gelora.
Sementara Andi Nurhaldin maju bertarung di Pilwalkot Parepare 2024 dengan menggandeng Taqyuddin. Pasangan dengan tagline ANH-TQ diusung dua partai yakni PPP dan PAN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel menegaskan kalau ada yang mengaku dicalonkan oleh Golkar, bahkan memakai simbol Golkar maka persoalan itu akan dibawa ke dewan etik. Dewan etik Partai Golkar. Dia akan dijatuhkan sanksi," kata TP kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).
TP menegaskan Golkar sebagai partai besar punya regulasi dalam menjalankan roda organisasi. Dia mengatakan, kader Golkar semestinya patuh terhadap keputusan DPP Golkar yang mengeluarkan rekomendasi B.1-KWK terhadap kader untuk bertarung di Pilkada.
"Partai Golkar itu partai modern. Golkar itu sarat dengan aturan dan ketentuan. Tidak boleh ada yang memakai simbol Golkar kalau tidak dicalonkan oleh Partai Golkar," papar TP yang juga suami Erna Rasyid.
"Kalau ada yang mengaku, maka saya sebagai ketua DPD I, dia berhadap kepada saya. Saya akan bawa ke dewan etik," ucap TP mengancam.
Nurhaldin Yakin Golkar Bijak
Nurhaldin juga telah menanggapi ancaman pemecatan dirinya yang bertarung pada Pilwalkot Parepare 2024 melalui partai lain. Dia meyakini Golkar sebagai partai besar akan bijak terhadap kadernya yang ikut dalam kontestasi politik.
"Nda segampang itu (diberikan sanksi pemecatan). Saya tahu partai Golkar partai yang besar yang selama ini tidak ada pernah ada perintah bahwa kalau kita diusung partai lain kita diperintahkan mundur dari partai kita sendiri. Itu sementara yang kami tahu," ujar Nurhaldin.
Menurut Nurhaldin, dirinya bertarung di Pilwalkot Parepare tanpa mengganggu atau memobilisasi dukungan dari kader Golkar Parepare. Selain itu dia mengklaim dirinya tercatat sebagai kader Golkar dari Makassar, bukan dari Parepare.
"Yang salah adalah kalau ada partai di situ, Partai Golkar dan ada salah satu kadernya yang mencalonkan dan tidak didukung, itu pasti kena sanksi," kata dia.
"Saya kan partai Golkar dari Kota Makassar. Bukan dari Kota Parepare. Tetapi saya tidak mengganggu para kader Golkar yang ada di Kota Parepare. Kita ikut aturan yang ada," imbuhnya.
Golkar Parepare singgung etika di halaman selanjutnya.
Golkar Parepare Singgung Etika
Ketua Harian DPD II Golkar Parepare Kaharuddin Kadir meminta putra Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid (NH) itu mundur sebagai kader Golkar usai mendaftar di Pilwalkot Parepare lewat partai lain. Kaharuddin menyinggung soal etika berpolitik.
"Persoalan dia mewakili Golkar atau bukan kan jelas ada aturannya. Siapa yang mendapatkan B.1-KWK itu perwakilan Golkar. Pertanyaannya kalau di Parepare kan yang dapat B.1-KWK ERAT-Bersalam (Erna Rasyid-Rahmat Sjamsu Alam)," kata Kaharuddin Kadir kepada detikSulsel, Minggu (1/9).
Kaharuddin mengakui keinginan politik kader yang hendak berkontestasi tidak bisa dibatasi. Namun, kata dia, mereka harus sadar diri dan secara etika politik mesti mundur jika ingin maju melalui partai lain.
"Itu kewajiban (mendukung kader yang mendapatkan B.1-KWK) tetapi keinginan politik seseorang kan tidak boleh dibatasi. Tetapi berkonsekuensi artinya kalau ada kader maju menggunakan kendaraan lain di luar Golkar sebaiknya dia mengundurkan diri. Begitu etikanya. Artinya ini berlaku untuk semua kader," bebernya.
Kaharuddin menegaskan kader Golkar sejatinya tidak dibatasi di daerah. Ketika Golkar telah menetapkan pasangan di pilkada dan mendaftar ke KPU, maka kader yang lain harus mendukung.
"Kader Golkar itu sama di manapun. Tidak dibatasi tempat dia di Makassar atau Parepare," tegasnya.
