.webp)
Partai politik (parpol) tanpa kursi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) kini ramai-ramai mendukung bakal pasangan calon Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad di Pilgub Sulsel 2024. Dukungan itu dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat partai atau gabungan partai dalam mengusung calon kepala daerah di pilkada.
Parpol tanpa kursi yang mendukung Danny-Azhar tergabung dalam Koalisi Rakyat Sulsel. Adapun dalam koalisi ini terdapat empat parpol yakni Partai Buruh, PBB, Garuda, dan Ummat.
"Partai Buruh Exco Sulsel untuk arah dukungan kami di Pilgub kami ada di pasangan Danny-Azhar. Begitu juga teman-teman dalam koalisi non-parlemen, namanya Koalisi Rakyat Sulsel, di dalamnya ada PBB, ada Garuda, dan Ummat. Tadinya juga ada Gelora tapi keluar per kemarin," ujar Ketua Partai Buruh Exco Sulsel Ahmad Rianto kepada detikSulsel, Minggu (25/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ahmad, parpol dalam Koalisi Rakyat Sulsel sudah terbentuk sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pilkada. Awalnya, kata dia, koalisi ini dibentuk untuk mencegah calon tunggal melawan kotak kosong di Pilgub Sulsel.
"Jauh sebelumnya kami sudah membangun blok politik agar di Sulsel tidak ada kolom kosong," ujar Ahmad.
Ahmad mengatakan, setelah putusan MK keluar, Koalisi Rakyat Sulsel langsung menentukan sikap untuk mendukung Danny-Azhar. Dia mengaku Koalisi Rakyat Sulsel ingin memanfaatkan putusan MK untuk menyelamatkan demokrasi.
"Makanya setelah putusan MK, bagi kami itu bisa menyelamatkan demokrasi kita. Putusan itu memberi ruang secara luas kepada kita mengusung pasangan calon. Akhirnya ini mengangkat partai non seat untuk bisa mengusung," jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad menilai bakal pasangan Danny-Azhar tepat untuk memimpin Sulsel. Alasannya, sejalan dengan perjuangan Koalisi Rakyat Sulsel yang memperjuangkan nasib kelompok rentan.
"Karena kami menganggap paslon inilah yang bisa lebih berpihak kepada kawan-kawan kelompok buruh, nelayan, petani, kelompok disabilitas, miskin kota dan perempuan," ujarnya.
"Kami semua setiap tahun gencar mendorong kesejahteraan kelompok ini, khususnya lewat perjuangan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini memang tidak pernah diperhatikan," tambah Ahmad.
Sementara itu, lanjut Ahmad, Partai Buruh akan sesegera mungkin menyerahkan surat usungan B.1-KWK kepada Danny-Azhar. Begitu pula tiga partai lainnya dalam Koalisi Rakyat Sulsel.
"Secepatnya akan kami fix-kan, malam ini atau paling lambat besok akan menyerahkan B.1-KWK ke Danny-Azhar. Begitu juga yang lain dari koalisi rakyat Sulsel, masih menunggu PBB, Garuda dan Ummat, secepatnya juga akan menyerahkan B1 KWK ke Danny-Azhar," pungkasnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pakar Nilai Pilgub Sulsel Masih Dinamis
Pilgub Sulsel dinilai masih dinamis meski arah koalisi telah terbagi dalam dua poros, yakni ke Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad. Poros baru masih berpotensi terbentuk pascaputusan MK mengubah syarat pilkada.
"Saya justru melihat adanya kemungkinan kejutan di menit akhir jelang pendaftaran ke KPU tanggal 27 Agustus mendatang," ujar Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus kepada detikSulsel, Minggu (25/8).
Nurmal menilai ambang batas minimal diusung 7,5 persen suara sah membuat parpol berpikir ulang meski telah menetapkan usungan. Apalagi Pilgub Sulsel dipengaruhi konstelasi politik nasional.
"Dengan ambang batas 7,5 persen untuk ke KPU Sulsel seperti yang sekarang, maka kemungkinan akan adanya poros ketiga dan keempat bersama ASS (Andi Sudirman) dan DP (Danny Pomanto), bisa saja Ada. Konstelasi Pilgub Sulsel akan banyak ditentukan oleh konstelasi politik nasional," ujarnya.
Diketahui, parpol yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi kini tak hanya NasDem. Ada 5 parpol lainnya bisa mengusung sendiri pascaputusan MK yakni PKB meraih 389.706 suara (7,65%), Gerindra 812.563 suara (15,95%), Golkar 770.454 suara (15,13%), NasDem 887.682 suara (17,43%), Demokrat 423.121 suara (8,31%), dan PPP 422.051 suara (8,29%).
Mantan Ketua KPU Makassar ini memprediksi partai papan atas dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bisa mengusung sendiri masih berpotensi membentuk poros sendiri. Salah satunya Golkar yang baru saja mengubah struktur kepengurusan DPP.
"Boleh jadi ada parpol yang kemudian membentuk poros sendiri. Seperti misalnya Golkar yang cukup untuk mengusung sendiri calonnya. Peluang itu masih terbuka karena konstelasi politik nasional sangat sulit terprediksi saat ini," jelasnya.
Partai lainnya dalam koalisi KIM yakni PAN juga baru saja menyelesaikan Musyawarah Nasional (Munas). Begitu pula PKB yang baru menyelenggarakan Muktamar.
"Itu yang saya maksud sebagai perubahan konstelasi politik nasional. Termasuk misalnya PKB yang baru menyelesaikan muktamar ini hari boleh jadi berhitung ulang mengenai posisi politiknya di Sulsel saat ini," jelasnya.
