.webp)
Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan KPU untuk teliti saat melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon kepala daerah (cakada) khususnya keabsahan ijazah. Termasuk meminta KPU untuk menyiapkan skenario untuk pemeriksaan kesehatan cakada yang akan dipusatkan di rumah sakit di Makassar.
Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad awalnya menyebut sudah mengirim sejumlah surat imbauan ke KPU dan partai politik (parpol) jelang tahapan pendaftaran bakal cakada pada, 27-29 Agustus. Kepada parpol, Bawaslu mengingatkan agar syarat pendaftaran disiapkan sejak awal.
"Beberapa kali kirimkan surat (imbauan) ke KPU, bahkan ke partai-partai politik juga, karena ada beberapa parpol yang akan mengusung (bakal calon)," ujar Saiful kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Parpol diimbau agar memastikan syarat pencalonan usungannya harus dipenuhi dengan baik. Agar saat hari pendaftaran parpol tidak kelimpungan lagi.
"Jangan nanti di akhir-akhir baru kasak-kusuk menyiapkan persyaratan, dia harus menyiapkan persyaratan dengan lengkap di awal. Sehingga nanti tidak bermasalah ketika di pencalonan, termasuk instrumen ketika pencalonan nantinya," tambahnya.
Kepada KPU, Bawaslu mengimbau agar memastikan prosedur, mekanisme dan tata cara dalam pencalonan dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya memastikan pencalonan cakada mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Termasuk kami sampaikan ke KPU, memastikan misalnya dalam durasi waktu beberapa hari untuk pemeriksaan kesehatan. Sementara Makassar menjadi tempat berkumpulnya semua calon untuk diperiksa (kesehatannya)," katanya.
Menurutnya, KPU harus mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan dengan baik. Pasalnya pemeriksaan kesehatan tiap cakada butuh waktu lama dan cakada akan bertumpuk di Makassar.
"Sehingga mengatur waktu untuk pemeriksaan kesehatan, karena tidak semua rumah sakit bisa memenuhi 18 metode pemeriksaan kesehatan," jelasnya.
"Kami sudah sampaikan ke KPU, pastikan itu diatur dengan baik jangan sampai ada kemudian yang telat karena itu berhubungan dengan administrasi mereka (bakal calon). Persyaratan itu harus masuk ketika mereka mencalonkan," ujar Saiful menambahkan.
Dia mengakui keabsahan ijazah juga kerap masuk dalam sengketa pencalonan di Pilkada. Olehnya, dia meminta KPU melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan stakeholder terkait saat verifikasi berkas ijazah.
"(Ijazah) Ini juga kami wanti-wantikan sehingga memastikan koordinasi dengan dinas pendidikan, koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait, itu sangat penting," katanya.
Pihaknya juga sudah mewanti-wanti Bawaslu kabupaten/kota soal keabsahan ijazah cakada. Dia meminta jajarannya itu untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
"Kami sudah sampaikan ke jajaran kami untuk koordinasi agar memastikan itu. Jika ada masalah terkait Ijazah, koordinasikan ke dinas pendidikan, Ijazahnya keluar di mana, pastikan sekolahnya di mana," katanya.
(asm/ata)
