2 Opsi PKS di Pilwalkot Makassar Usai Rencana Koalisi dengan Demokrat Batal

Foto: Partai Keadilan Sejahtera. (Istimewa)

Makassar -

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar mengungkap dua opsi yang menjadi bagian strategi politiknya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024, Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah rencana berkoalisi dengan Partai Demokrat batal. PKS bahkan masih membuka peluang membentuk poros baru.

Diketahui, PKS dan Demokrat sempat merencanakan berkoalisi dengan mempaketkan Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid. ARA dan Amri pun pernah sowan ke Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah di DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2024).

Namun rencana tersebut kandas setelah DPP Demokrat memutuskan mengusung pasangan calon (paslon), Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri Arifuddin dan anggota DPR Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham di Pilkada Kota Makassar. Appi-Aliyah menerima surat rekomendasi dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (14/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya sah-sah saja partai-partai mendukung siapa yang dia inginkan," kata Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq kepada detikSulsel, Jumat (16/8) malam. Anwar menanggapi soal rencana paket ARA-Amri kandas setelah DPP Demokrat mengusung Appi-Aliyah.

PKS Makassar pun kembali menyusun rencana sebelum menentukan arah dukungan politiknya di Pilwalkot Makassar. Pihaknya optimis PKS masih memiliki nilai tawar untuk ikut menentukan bakal calon wali kota Makassar yang akan diusung.

Sikap PKS di Pilkada Makassar

Menurut Anwar, PKS saat ini dalam posisi masih melihat perkembangan situasi politik. Dia lantas mengungkap 2 rencana yang kini menjadi acuan PKS Makassar sebelum bersikap, yang salah satu di antaranya mewacanakan membentuk poros baru di Pilkada Makassar.

"Pertama itu (berencana membentuk) poros baru. Kedua, ya, kita melihat siapa yang kemungkinan menang dilihat dari hasil survei dan kecocokan kita. Karena kita pengen bergabung (dalam koalisi yang sudah terbentuk), belum tentu mereka mau," ungkap Anwar.

Sebagai informasi, Pilwalkot Makassar sudah memunculkan 3 poros atau tiga bakal pasangan calon (bapaslon), yakni: Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah); Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Seto-Rezki), dan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzan Amir Uskara (Indira-Ilham).

Pasangan Appi-Aliyah saat ini sudah mengantongi dukungan 10 kursi dari 3 partai, yakni Golkar (6 kursi), Perindo (1 kursi), dan Demokrat (3 kursi). Appi-Aliyah sudah memenuhi syarat minimal 10 kursi untuk maju di Pilwalkot Makassar. Hanura (2 kursi) juga dalam posisi mendukung Appi-Aliyah meski belum ada rekomendasi.

Bapaslon Indira-Ilham pun mengantongi 10 kursi dukungan dari PPP (5 kursi) dan PKB (5 kursi). Di satu sisi, PDIP (5 kursi) juga condong mendukung Indira-Ilham meski belum memberikan surat rekomendasi.

Sementara pasangan Seto-Rizki juga telah mencukupkan koalisi dengan total 14 kursi. Keduanya diusung Partai NasDem (6 kursi) dan Gerindra (8 kursi).

Terkait situasi koalisi tersebut, Anwar mengaku tidak ingin terburu-buru mengambil sikap. Dia mengaku masih ada cukup waktu untuk menentukan kebijakan partai menjelang pendaftaran paslon di KPU.

"PKS juga pasti berusaha untuk bisa mendapatkan (mencukupkan) kursi itu, mendapatkan tiket untuk maju mengusung calon," ujar Anwar.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...

Potensi membentuk poros baru yang diwacanakan PKS bukan tanpa alasan. Anwar berhitung, masih ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang bisa saja diajak berkoalisi untuk membuka peluang terbentuknya poros keempat, termasuk menjajaki partai lain yang belum memberikan rekomendasi dukungan.

"Kan, (PKS) ada 6 kursi, kemudian juga masih ada PAN (3 kursi) yang belum menentukan sikap, partai-partai lain juga masih bisa untuk berpindah. Kan, ini belum sampai ke final, belum sampai ke pendaftaran," ungkapnya.

Namun Anwar menegaskan, PKS bukan berarti menutup pintu untuk bergabung dalam koalisi di antara 3 poros yang sudah terbentuk. Dia kembali mengatakan bahwa situasi Pilwali Makassar masih dinamis.

"Kita menunggu waktunya ini 10 hari (menjelang pendaftaran paslon di KPU), ya, masih panjang waktunya untuk bisa menemukan calon yang bagus. Kalau kita tidak mengusung sendiri, jelas kita akan bergabung ke salah satu dari tiga poros yang ada saat ini," jelas Anwar.

Calon Usungan PAN Tunggu DPP

Sementara DPD PAN Makassar belum menentukan arah dukungannya di Pilwali Makassar. Ketua DPD PAN Makassar Hamzah Hamid mengaku masih menunggu keputusan DPP PAN untuk menetapkan calon wali kota Makassar yang akan diusung.

"Saya sampai sekarang ini belum ada (informasi) juga. Jadi, sampai sekarang ini saya belum ini, ya, menunggu SK B.1-KWK," ujar Hamzah Hamid kepada detikSulsel, Sabtu (3/8).

Diketahui, ada lima kandidat yang sebelumnya mendaftar penjaringan Pilwalkot Makassar lewat DPD PAN. Mereka adalah Abdul Rahman Bando (politikus Demokrat), Indira Jusuf Ismail (istri Wali Kota Makassar Danny Pomanto), Munafri Arifuddin (Ketua DPD II Golkar Makassar), Andi Seto Gadhista Asapa (mantan Bupati Sinjai), Rezki Mulfiati Lutfi (anggota DPRD Sulsel Fraksi NasDem), Ahmad Susanto (Ketua KONI Makassar), dan Busrah Abdullah (politikus PAN).

"Jadi, tugas kita di bawah ini menjaring, membuka pendaftaran. Setelah itu kita laporkan ke DPP melalui DPW (PAN Sulsel) calon-calon yang mendaftar. Selanjutnya kewenangan DPP untuk mengeluarkan SK B.1-KWK," bebernya.

Hamzah menekankan PAN tentu punya hitung-hitungan sendiri untuk memenangkan kontestasi Pilwalkot Makassar. Kendati demikian, mengenai perihal itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP PAN.

"Tentu variabelnya bagaimana kita berharap yang peluang besar untuk menang. Kami tinggal tunggu perintah saja. Yang pasti, ketika PAN bergabung ke salah satu kandidat, insyaallah itu menjadi kunci kemenangan," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih"
[Gambas:Video 20detik]