.webp)
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto belum bisa memastikan jadwal deklarasi maju berpasangan dengan Ketua DPW PKB Azhar Arsyad di pemilihan gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel). Danny mengaku masih menunggu rekomendasi B1.KWK dari DPP PPP.
"(Deklarasi) Masih tunggu, belum lengkap, satu (partai) lagi," ujar Danny kepada detikSulsel usai upacara peringatan HUT ke-79 RI di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (17/8/2024).
Danny mengaku telah dijanji bahwa rekomendasi PPP itu akan diserahkan pada Selasa (20/8) mendatang. Meski optimis mendapat rekomendasi, Danny masih menunggu kepastian saat penyerahan secara langsung dari DPP PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia janji sekitar tanggal 20 (Agustus). Tanya PPP (soal kepastian rekomendasi), jangan saya. (Tetapi optimismenya) Harus optimis dong," ujar Danny.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Sulsel Taufiq Zainuddin mengaku rekomendasi untuk Pilgub Sulsel masih berproses di DPP PPP. Rekomendasi itu rencananya akan diserahkan bersamaan dengan pilkada sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.
"Akan diserahkan bersamaan secara simbolis ke semua cakada usungan PPP," ujar Taufiq.
Ditanya soal klaim Danny yang dijanji rekomendasi akan diserahkan 20 Agustus, Taufiq mengaku tidak bisa memastikannya. Dia hanya berharap agar klaim itu terwujud.
"Mudah-mudahan sesuai mi itu," singkatnya.
Sebelumnya diberitakan, DPW PPP Sulsel masih menunggu sikap DPP soal usungan di Pilgub Sulsel. Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara mengatakan sejauh ini kader di Sulsel solid mendukung bakal pasangan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad.
"Belum ada yang bisa saya pastikan (soal usungan PPP di Pilgub Sulsel). Saya belum bisa pastikan apapun," ujar Imam Fauzan kepada detikSulsel, Jumat (16/8).
Imam Fauzan mengungkapkan masa berlaku surat tugas Danny sisa 4 hari lagi yakni akan berakhir pada 20 Agustus. Dia memastikan PPP Sulsel sampai saat ini tetap komitmen mendorong Danny-Azhar mendapatkan rekomendasi dari DPP PPP.
"Yang perlu diketahui, kami di wilayah itu sifatnya usulan, yang menentukan tetap pusat (DPP). Jadi kami tidak bisa katakan bahwa sudah pasti 100% karena yang menentukan adalah pusat," jelasnya.
(sar/hmw)
