DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap sejumlah poin bermasalah pada rencana anggaran biaya (RAB) proyek pembangunan toilet sekolah senilai Rp 166 juta tiap unit yang nyaris setara harga rumah subsidi. Poin tersebut di antaranya dobel pajak hingga salah input anggaran.
Diketahui, Pemkot Parepare membangun 21 toilet yang tersebar di 13 SD dan 8 SMP. Dilansir dari laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek itu diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan nilai pagu dimulai Rp 163,9 juta hingga Rp 166,8 juta.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare Sappe kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN 3 Parepare, Selasa (11/11). Dia pun menemukan spesifikasi bangunan toilet berukuran 4x4 meter persegi di sekolah tersebut tidak setara dengan anggaran yang dikucurkan.
Menyikapi temuan tersebut, DPRD Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membedah RAB proyek toilet itu, Kamis (13/11). RDP itu dihadiri Kadisdikbud Makmur, Kabid Dikdas Disdikbud Jumiati, staf pelaksana teknis Disdikbud Andi Iswahyudi, Konsultan Perencana Proyek Parman Parid.
"Yang kami bedah itu mulai dari RAB, analisa, kemudian harga satuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah sudah sesuai harga satuan pemerintah pekerjaan toilet sama dengan harga satuan pemerintah," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada detikSulsel, Kamis (13/11/2025).
Dirangkum detikSulsel, berikut 3 poin masalah proyek toilet Rp 166 juta Pemkot Parepare:
1. Sejumlah Item Salah Input
Parman mengungkapkan hasil dari pencermatan RAB itu ditemukan sejumlah nilai item yang salah input. Setelah dicek, nilai item itu ternyata dobel membayar pajak.
"Setelah kami mengecek memang ditemukan ada beberapa item khususnya teknis itu yang diduga dilakukan kesalahan penginputan. Dimana setelah kami cross check adanya beberapa item pekerjaan itu double membayar pajak," katanya.
Dia mengungkapkan, sejumlah nilai item itu lebih besar karena tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Sejumlah nilai item ditemukan dobel pajak.
"Ya ada beberapa ketidaksesuaian. Makanya tadi yang saya sebutkan beberapa item itu tidak sesuai makanya akan diperbaiki. Contoh tadi pajak yang double anggaran. Itu kan kalau pajak 12 persen besar nilainya dari jumlah total," ungkap dia.
(hsr/hsr)