.webp)
DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap sejumlah poin bermasalah pada rencana anggaran biaya (RAB) proyek pembangunan toilet sekolah senilai Rp 166 juta tiap unit yang nyaris setara harga rumah subsidi. Poin tersebut di antaranya dobel pajak hingga salah input anggaran.
Diketahui, Pemkot Parepare membangun 21 toilet yang tersebar di 13 SD dan 8 SMP. Dilansir dari laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek itu diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan nilai pagu dimulai Rp 163,9 juta hingga Rp 166,8 juta.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare Sappe kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN 3 Parepare, Selasa (11/11). Dia pun menemukan spesifikasi bangunan toilet berukuran 4x4 meter persegi di sekolah tersebut tidak setara dengan anggaran yang dikucurkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyikapi temuan tersebut, DPRD Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membedah RAB proyek toilet itu, Kamis (13/11). RDP itu dihadiri Kadisdikbud Makmur, Kabid Dikdas Disdikbud Jumiati, staf pelaksana teknis Disdikbud Andi Iswahyudi, Konsultan Perencana Proyek Parman Parid.
"Yang kami bedah itu mulai dari RAB, analisa, kemudian harga satuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah sudah sesuai harga satuan pemerintah pekerjaan toilet sama dengan harga satuan pemerintah," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada detikSulsel, Kamis (13/11/2025).
Dirangkum detikSulsel, berikut 3 poin masalah proyek toilet Rp 166 juta Pemkot Parepare:
1. Sejumlah Item Salah Input
Parman mengungkapkan hasil dari pencermatan RAB itu ditemukan sejumlah nilai item yang salah input. Setelah dicek, nilai item itu ternyata dobel membayar pajak.
"Setelah kami mengecek memang ditemukan ada beberapa item khususnya teknis itu yang diduga dilakukan kesalahan penginputan. Dimana setelah kami cross check adanya beberapa item pekerjaan itu double membayar pajak," katanya.
 RDP DPRD Parepare terkait proyek toilet sekolah Rp 166 juta. (Ardiansyah/detikSulsel) |
Dia mengungkapkan, sejumlah nilai item itu lebih besar karena tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Sejumlah nilai item ditemukan dobel pajak.
"Ya ada beberapa ketidaksesuaian. Makanya tadi yang saya sebutkan beberapa item itu tidak sesuai makanya akan diperbaiki. Contoh tadi pajak yang double anggaran. Itu kan kalau pajak 12 persen besar nilainya dari jumlah total," ungkap dia.
2. Tegel Dinding Tak Dianggarkan
Lebih lanjut, Parman mengungkap dalam RAB juga ditemukan sejumlah item penting yang justru tidak dianggarkan. Salah satunya yakni tegel pada dinding toilet.
"Ada juga beberapa item yang sangat krusial terutama di pasangan dinding tegel yang ada di dalam kamar mandi itu tidak direncanakan dengan alasan anggaran tidak mencukupi yang seharusnya itu bisa," jelasnya.
 Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek pembangunan toilet sekolah yang menelan anggaran Rp 166 juta. (Ardiansyah/detikSulsel) |
3. Anggaran Galian Dobel
Selain itu, ditemukan pula dobel anggaran pada item galian lahan toilet. Dalam perencanaannya diukur dengan menarik garis lurus, namun di pelaksanaan ada bagian yang ketemu.
"Ternyata di perencanaan itu galian itu menarik garis lurus meter lari. Nah sementara kalau di lapangan itu kan kalau 4x4 meter berarti ada bangunan, ada fondasi itu yang saling ketemu," ujarnya.
"Sehingga kita menduga bahwa adanya potensi di lapangan nanti itu double penganggaran. Makanya di lapangan itu pasti akan terkoreksi," lanjutnya.
Pada item bekestingnya yang direncanakan dipakai 2 kali ternyata dalam pelaksanaan hanya sekali. Sehingga anggarannya itu dobel dan kemahalan.
"Bekesting yang seharusnya 2x pakai dalam analisanya ternyata penerapannya itu mungkin 1x pakai. Sehingga antara luasan perencanaan dengan yang seharusnya di lapangan itu memang agak double," jelasnya.
RAB Proyek Toilet Diubah
Menurut Parman, dari hasil pencermatan maka RAB proyek toilet yang menjadi sorotan itu perlu diubah. Pasalnya, sejumlah perencana nilai item berbeda dengan pelaksanaannya.
"Pasti, kalau perubahan pasti. RAB yang ada itu berpotensi memang berubah. Karena kan di lapangan itu berbeda dengan perencanaan," ungkapnya.
Parman mengatakan, hasil dari RDP itu merekomendasikan agar RAB proyek itu harus dikoreksi. Namun dia meminta agar pembangunan tetap jalan dengan memperbaiki ketidaksesuaian dari perencanaan.
"Rekomendasi kami ini karena ini adalah tahun berjalan apalagi di akhir tahun kami justru sepakat untuk tetap melanjutkan akan tetapi kesesuaian-kesesuaian yang ada itu diperbaiki. Kami minta inspektorat turun tangan dalam hal ini," jelasnya.
