.webp)
Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap penyebab insentif 107 guru non sertifikasi menunggak selama 4 bulan. Insentif belum juga dicairkan karena adanya skema pembayaran baru sehingga butuh penyesuaian.
Diketahui, insentif guru non sertifikasi yang belum dibayarkan terhitung mulai Januari sampai dengan April 2025. Insentif guru insentif non sertifikasi mencapai Rp 250 ribu per bulan.
"Belum ada (pembayaran) sejak tahun 2025. Karena ini ada skema pencairan baru. Jadi memang butuh penyesuaian," ungkap Operator Gaji Disdikbud Parepare Ihsan kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ihsan memastikan pihaknya mempersiapkan administrasi surat keterangan (SK) pembayaran insentif itu. Dia berharap guru bersabar karena proses pencairan membutuhkan waktu.
"Sementara diusulkan SK-nya. Untuk verifikasinya sudah aman semua. Yang dapat untuk tahun ini sekitar 107 orang," terangnya.
Dia menuturkan pembayaran insentif itu juga sudah termasuk guru PPPK. Ihsan menargetkan pencairan tunggakan insentif paling lambat pada Juni 2025.
"Tetap dirapel per triwulan. Nanti bulan enam (Juni) dibayar triwulan pertama dan kedua," ungkap Ihsan.
Ihsan berharap guru memahami kondisi ini. Insentif terlambat dibayarkan meski nantinya akan langsung dirapel untuk dua triwulan.
"Jarak waktu pencairannya itu tidak jauh beda. Jadi bulan enam (Juni) nanti dibayar triwulan pertama dan kedua," imbuhnya.
Sementara salah satu guru inisial SH heran karena Disdikbud Parepare tidak pernah memberi penjelasan. Dia meminta pemerintah bisa melakukan pembayaran tepat waktu.
"Tidak pernah dijelaskan secara khusus penyalurannya. Tapi pernah saya dengar kabar kalau katanya sengaja dibayar lambat, supaya katanya lebih terasa banyaknya kalau diterima beberapa bulan," ujar SH.
Di satu sisi, dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait kabar tersebut. Dia menegaskan insentif guru non sertifikasi harus segera dibayarkan untuk mengakomodir keperluannya.
"Tapi itukan pendapat yang relatif. Namanya kalau orang butuh, pasti memilih yang lebih cepat saja," lanjut SH.
Dia berharap jadwal pembayaran insentif ke depan lebih teratur. Dia juga meminta pemerintah transparan memberikan informasi ketika insentif terlambat dibayar.
"Seandainya bisa dikasih bersamaan saja gaji bulanan masuk sama tambahan non sertifikasi. Atau biarlah per tiga bulan tapi tepat waktu," imbuhnya.
(sar/sar)
