.webp)
Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencopot Iwan Asaad dari jabatan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Karajae. Pemkot menjelaskan pencopotan Iwan yang juga Kepala Inspektorat Parepare itu telah melalui konsultasi dan pertimbangan yang matang.
"Terkait pemberhentian (Iwan Asaad), kami di Bagian Ekonomi telah melakukan konsultasi ke BPKP dan konsultan Bidang Pemerintahan Kota Parepare," kata Kabag Ekonomi Setdako Parepare Rudi M kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).
Pemberhentian Iwan Asaad, kata Rudi, juga dilakukan setelah dilakukan RDP dengan Komisi 1 DPRD Kota Parepare. Hasil RDP itu merekomendasikan untuk dilakukan proses pemberhentian karena ditakutkan terjadinya konflik kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan hasil RDP, jabatan Iwan Asaad sebagai Dewas PAM Tirta Karajae dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan sesuai regulasi yang berlaku," terangnya.
Bukan hanya itu, jabatan Iwan sebagai Inspektur Daerah yang memiliki tugas pengawasan juga dinilai rentan konflik kepentingan dengan risiko besar. Hal itu ditegaskan dalam Lampiran Permenpan 17 Tahun 2024 huruf D.
"Sehingga jelas bahwa proses pemberhentian dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang ada," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Parepare Kamaluddin Kadir menilai pengangkatan Iwan Asaad yang juga Kepala Inspektorat Parepare menjadi Dewas PDAM Tirta Karajae berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Rangkap jabatan Iwan Asaad dianggap melanggar peraturan daerah (perda).
"Tugasnya inspektorat mengawasi. Nah, siapa yang akan mengawasi kalau (kepala Inspektorat Parepare) sebagai dewan pengawas (PDAM Tirta Karajae)," ungkap Kamaluddin kepada detikSulsel, Jumat (26/10).
Sementara, Ketua Pansel Seleksi Dewas PDAM Tirta Karajae Husni Syam tidak mempermasalahkan sorotan DPRD Parepare. Husni berdalih pengangkatan Iwan Asaad menjadi dewas PDAM Tirta Karajae sudah sesuai aturan.
Husni mengaku bingung soal tudingan adanya pelanggaran di balik penunjukan Iwan Asaad. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang hal tersebut jika memang ada aturan yang dilanggar.
"Kami tidak tahu apa masalahnya dipermasalahkan. Yang jelas kalau ada saran perbaikan akan kita kaji. Tidak ada masalah itu," imbuh Husni.
(asm/ata)
