.webp)
Anggota DPRD Parepare, Asy'ari Abdullah menilai pemberhentian Akbar Ali dari Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare sudah tepat. Asy'ari menuding Akbar Ali gagal mengendalikan inflasi selama menjabat.
"Pemberhentian Pj ini sudah sangat tepat. Di antara masalah yang kami cermati di DPRD, yakni Pj wali kota gagal menekan inflasi dan malah menempatkan Parepare sebagai daerah tertinggi inflasi di Sulsel sebesar 2,22%," kata Asy'ari kepada detikSulsel, Senin (17/9/2024).
Asy'ari juga menilai sejumlah kebijakan Akbar yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perekonomian di Parepare dinilai tidak bertumbuh dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gagal melindungi UMKM dan ekonomi rakyat dengan mengubah perwali sebelumnya menjadi perwali nomor 7 tahun 2024 yang memperbolehkan 57 titik retail dibuka," keluhnya.
Ketua DPD Gelora Parepare ini juga menyinggung utang Pemkot Parepare kepada pihak ketiga yang sampai saat ini belum dibayarkan. Padahal sudah ada di kas daerah dan selesai proses reviu di inspektorat.
"Pak Pj juga gagal membayar utang kepada pihak ke-3 padahal dana di kas daerah tersedia dan utang telah diperiksa oleh BPK dan direviu oleh inspektorat daerah," terangnya.
Diketahui, Akbar Ali dilantik sebagai Pj Wali Kota Parepare 31 Oktober 2023. Belakangan, Akbar Ali akan digantikan oleh Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Sulsel, Abdul Hayat Gani.
Pencopotan Akbar Ali berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 100.2.1.3-3700 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan itu diteken Tito Karnavian dan disahkan Plh Kepala Biro Umum Kemendagri Eban Nur Setya Hadi pada 9 September 2024.
Sebelumnya, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir berharap pengganti Akbar Ali bisa menurunkan angka inflasi. Kaharuddin mengatakan pj wali kota juga memiliki tantangan besar mengawal pelaksanaan Pilwalkot Parepare 2024.
"Pj wali kota salah satu tugas pokoknya adalah mengendalikan laju inflasi di daerah kemudian menjaga stabilitas menuju Pilkada di samping menyukseskan program kerja nasional bagaimana menurunkan angka stunting," kata Kaharuddin saat dihubungi, Sabtu (14/9).
Kaharuddin berharap Abdul Hayat sebagai sosok berpengalaman di pemerintahan bisa menyelesaikan persoalan di Parepare. Pihaknya optimis Abdul Hayat bisa bersinergi dengan DPRD Parepare.
"Dia adalah birokrat yang profesional, dengan pengalaman pemerintahan yang cukup luas, termasuk sebagai mantan Sekretaris Provinsi Sulsel. Harapannya, Abdul Hayat bisa mengambil keputusan yang bijak untuk kemajuan Parepare," tandasnya.
(sar/hsr)
