.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare akan mengusulkan anggaran untuk program beras sejahtera (Rastra) atau beras untuk warga miskin di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024. Anggaran itu untuk mengakomodir 20.000 kepala keluarga (KK).
"Sekitar Rp 800 juta untuk 6 bulan yang diusulkan di (APBD perubahan nanti," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Parepare Andi Erwin Pallawarukka kepada detikSulsel, Kamis (15/8/2024).
Erwin menjelaskan bahwa program itu sedianya dianggarkan melalui mekanisme parsial APBD. Namun DPRD Parepare tidak menyetujui.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sempat kita usulkan di parsial, tetapi saat paripurna pihak DPRD menyoroti (tidak menyetujui)," jelasnya.
Menurut dia, penolakan dari DPRD Parepare itu karena pemerintah dituding tidak konsultasi lebih dulu. Erwin mengatakan, pihak legislatif tidak menerima perubahan anggaran dilakukan secara sepihak.
"Ya dianggap Pemda ya kesannya seenaknya menggeser anggaran, tetap harus konsultasi (untuk anggaran di parsial). Jadi ini soal komunikasi ke DPRD," papar Erwin.
Pihaknya akan mengupayakan agar anggaran Rastra tersebut nantinya di APBD Perubahan setelah pengusulan di parsial tidak disetujui. Dia optimis pihak DPRD Parepare kali ini akan menyetujui.
"Memang tidak dianggarkan 2024 tetapi kan Pak Wali kalau ke masyarakat selalu ditanya kenapa tidak ada lagi beras pra sejahtera. Makanya kita akan perjuangkan bisa disetujui di APBD Perubahan," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi II DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna menyoroti Pemkot Parepare yang tidak menganggarkan program Rastra di APBD Pokok 2024. Padahal program itu sangat dibutuhkan masyarakat.
"Program Rastra itu ada kurang lebih 2.000 KK penerima manfaat," beber Yusuf saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).
Selain program Rastra, program bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem juga tidak diakomodir secara menyeluruh. Dari 173 orang yang terdata, hanya 35 orang yang bisa ter-cover.
"Bantuan masyarakat miskin ekstrem dari 173 orang hanya 35 orang yang ter-cover atau masih ada 138 orang yang belum ter-cover," jelasnya.
(sar/hmw)
