.webp)
Mantan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Fadly Agus Mante menanggapi ancaman sanksi pencabutan kader terhadap dirinya dan 8 pengurus lain yang kompak mengundurkan diri. Fadly menilai ancaman itu merupakan bentuk arogansi Ketua DPD II Golkar Parepare Erna Rasyid Taufan.
"Semakin memperlihatkan pembelahan dan sikap arogansinya (wacana pemberhentian) ini dari kubu Erna Rasyid Taufan," kata Fadly kepada detikSulsel, Kamis (4/4/2024).
Pria yang akrab disapa Awink ini menjelaskan, Golkar Parepare semestinya tetap merangkul dan membangun komunikasi dengan pengurus yang mundur. Namun ternyata, sebaliknya malah berupaya menyingkirkan dengan ancaman mencabut statusnya sebagai kader.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semestinya berupaya merekonsiliasi dan membangun komunikasi positif untuk merangkul semua stakeholder partai, tapi malah sebaliknya bersikap arogan," terangnya.
Awink menilai munculnya wacana pemberhentian sebagai kader ini juga menunjukkan minimnya ilmu kepemimpinan dan manajemen organisasi di bawah komando istri Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe. Dia menilai itu justru menjadi contoh yang buruk.
"Yang nampak sekarang adalah arogansi dan minimnya ilmu manajemen organisasi sehingga menjadi contoh buruk tipologi calon pemimpin Parepare di bawah komando Erna Rasyid," ucapnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan pencabutan status kader seseorang juga bukan kewenangan dari DPD tetapi DPP. Mekanisme pengambilan keputusan juga diambil secara berjenjang di DPP.
"Soal pemberhentian kader secara permanen itu wewenang DPP bukan DPD. Mekanismenya pengambilan keputusannya berjenjang," kata Awink.
Dia pun menilai kubu Erna Rasyid hanya menafsirkan aturan secara pribadi. Padahal ada mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam partai melalui AD/ART dan peraturan organisasi.
"Pusing juga saya lihat mereka menafsirkan aturan sesuai seleranya dan terlihat bahwa memang kepemimpinan Erna Rasyid ini menentukan kebijakan berdasarkan pertimbangan like and dislike saja," keluhnya.
Sebelumnya diberitakan, DPD II Golkar Parepare menelusuri dugaan pelanggaran AD/ART terhadap 9 pengurus yang mengundurkan diri. Golkar Parepare mengancam akan mencabut status mereka sebagai kader Golkar jika terbukti melanggar.
"Bukan apanya, karena ditengarai ada pelanggaran AD/ART partai di dalamnya terhadap perlawanan terhadap muruah partai," kata Sekretaris DPD II Golkar Parepare Hamran Hamdani saat ditemui detikSulsel, Selasa (2/4).
Hamran mengungkapkan, pihaknya tidak hanya diam jika mereka terbukti melanggar. Selain pengunduran diri, mereka juga disebut akan dicabut keanggotaannya sebagai kader Golkar.
"Ini bisa dipikirkan itu kalau mereka terbukti melanggar AD/ART partai, bisa saja bukan hanya mundur dari kepengurusan tetapi diberhentikan dari keanggotaan sebagai kader partai," ujarnya.
(asm/sar)
