.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini belum mentransfer sisa dana Pilwalkot ke KPU Palopo yang totalnya mencapai Rp 23 miliar. Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mengungkap hal tersebut dikarenakan terlambatnya dana transfer dari pemerintah pusat.
"Bukan tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tapi kan setelah ada kesepakatan bukan berarti anggarannya langsung ada," kata Asrul Sani kepada detikSulsel, Rabu (24/4/2024).
Asrul mengungkapkan, keterlambatan transfer dana Pilwalkot 2024 ke KPU dan Bawaslu Palopo dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami keterlambatan. Namun kata dia, dirinya akan segera mencairkan sisa dana Pilwalkot untuk tahap kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendalanya kemarin karena kita juga tunggu dana transfer dari pusat. Kita akan segera cairkan untuk tahap berikutnya," ungkapnya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Djumadin mengutarakan, hingga saat ini anggaran Pilwalkot 2024 yang telah ditransfer Pemkot Palopo baru Rp 1 miliar dari total kesepakatan Rp 23 miliar. Padahal menurutnya, seharusnya Pemkot mentransfer dana di tahap pertama sebesar 40% atau Rp 9,2 miliar.
"Belum, sampai saat ini yang terealisasi baru Rp 1 miliar dari jumlah kesepakatan Rp 23 miliar. Harusnya pencairan pertama sebesar 40% atau Rp 9,2 miliar ini sudah mau masuk pencairan tahap dua sebesar 60% atau Rp 13,8 miliar direalisasikan pada Mei 2024 nanti," ucapnya.
Dia pun mengakui sudah sering menghubungi pihak Pemkot dalam hal ini Kepala BKAD Palopo. Namun pihaknya belum mendapat jawaban pasti, sehingga dirinya menilai Pemkot Palopo tidak serius menyukseskan Pilwalkot 2024.
"Kenapa saya katakan Pemkot tidak serius, karena pemkot tidak memasukkan anggaran Pilwalkot dalam skala prioritas. Bayangkan saja, ketika kami bersama Ketua Bawaslu Kota Palopo menemui Kepala BPKAD mempertanyakan tidak dicairkannya sisa anggaran tahap pertama, kepala BPKAD menjawab bahwa pihaknya lupa memasukkan anggaran pilkada sebagai salah satu mata anggaran yang harus dibayarkan pada Januari 2023. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah mereka benar serius mau sukseskan Pilwakot," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Palopo mengeluhkan anggaran Pilwalkot 2024 tak kunjung cair 100 persen. KPU Palopo berharap Pemkot Palopo segera mencairkan sisa anggaran Pilwalkot 2024.
"Semoga pemkot sesegera mungkin membayarkan sisa anggaran Pilkada tahap pertama yang belum dibayarkan, karena anggaran itu untuk honor badan Ad hoc, logistik, sosialisasi, dan kegiatan lainnya," kata Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin kepada detikSulsel, Selasa (26/3).
(ata/asm)
