.webp)
Sejumlah mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) gegara kerap terjadi banjir bandang. Massa mendesak Pemkot Palopo bergerak cepat mencari solusi dan menangani bencana hidrometeorologi tersebut.
Pantauan detikSulsel di lokasi, Rabu (3/4/2024) sekitar pukul 14.30 Wita, massa berkumpul di tepi di Jalan Andi Djemma, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Beberapa di antaranya membawa bendera sebagai atribut organisasinya.
Massa turut membakar ban bekas di depan kantor yang pagarnya tertutup rapat. Di balik pintu itu terlihat sejumlah personel Satpol PP Palopo melakukan penjagaan saat orator menyampaikan aspirasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi unjuk rasa turut membuat arus lalu lintas terhambat. Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo-Luwu pun dialihkan ke Jalan Merdeka, Kecamatan Wara Timur.
"Masyarakat Palopo saat ini dihantui bencana banjir bandang setiap kali hujan turun. Sayangnya Pemkot Palopo sama sekali tidak mengambil tindakan," kata Koordinator aksi Wiro kepada detikSulsel, Rabu (3/4).
Wiro menuding, Palopo menjadi langganan banjir bandang karena buruknya tata kelola dan mitigasi bencana yang dilakukan Pemkot Palopo. Dia menuding pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
"Tidak ada penanganan yang konkret dari Pemkot, mereka seolah tidak paham mitigasi bencana. Dampaknya pasti ke masyarakat, setiap hujan turun masyarakat dilanda ketakutan, kerugian materil yang mereka rasakan sudah banyak karena banjir bandang terus terjadi," ungkapnya.
Massa aksi juga mendesak Pemkot Palopo dan pihak kepolisian untuk mengusut dugaan pembalakan liar dan alih fungsi lahan di hulu Sungai Latuppa. Menurutnya, aktivitas tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir bandang di Palopo.
"Terus tunggu apa lagi, segera bertindak. Jangan cuma mengusut-mengusut saja, jangan sampai ada oknum yang bermain di sana," ucap Wiro.
Terpisah, Pj Wali Kota Asrul Sani mengutarakan, saat ini pihaknya sementara menyusun master plan untuk penanganan banjir Palopo. Dalam waktu dekat juga Dinas PUPR dan BPBD Palopo akan melakukan normalisasi Sungai Latuppa.
"Terima kasih teman-teman mahasiswa, aspirasi ini menjadi catatan kami. Sekedar informasi, kami sementara melakukan perancangan master plan baru untuk penanganan banjir Palopo. Kami juga sudah menganggarkan Rp 30 miliar untuk normalisasi sungai, jadi dalam waktu dekat PUPR dan BPBD akan segera melakukan normalisasi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, polisi juga sementara mengusut aktivitas pembalakan liar dan alih fungsi lahan di hulu Sungai Latuppa yang diduga menyebabkan banjir bandang. Aparat menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palopo dalam melakukan penyelidikan.
"Iya soal itu (alih fungsi lahan dan pembalakan liar) kami sementara mendalami," kata Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Sayid Ahmad, Rabu (3/4).
(sar/asm)
