.webp)
Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan menganggarkan Rp 30 miliar untuk melakukan normalisasi sungai demi mencegah banjir bandang. Pihaknya juga akan mengkaji ulang master plan penanggulangan banjir di Palopo.
"Untuk 2024 kita sudah anggarkan Rp 30 miliar untuk normalisasi sungai dan penanganan muara. Itu hanya penanganan sementara, setidaknya mengurangi risiko banjir, untuk jangka panjang kita butuh master plan itu," ujar Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani kepada detikSulsel, Jumat (29/3/2024).
Asrul menegaskan, penanganan banjir harus menyeluruh agar persoalan banjir yang melanda Kota Palopo setiap tahunnya bisa selesai. Pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palopo melakukan kajian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Debet air sangat tinggi, sungai maupun jembatan sudah tidak mampu, makanya betul-betul kita harus fokus penanganan banjir tahun ini. Saya sudah sampaikan Kadis PUPR memang harus dilakukan secara menyeluruh agar permasalahan banjir ini bisa selesai, kalau hanya sepotong-sepotong saya kira tidak bisa," tegasnya.
Asrul juga berencana menyusun ulang master plan untuk menanggulangi banjir bandang yang terjadi setiap tahun. Master plan yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Palopo sekarang.
"Kita akan melakukan perencanaan, kalau memungkinkan dianggarkan di (APBD) Perubahan nanti itu kita susun master plan penanganan banjir secara keseluruhan. Master plan yang digunakan sekarang adalah master plan 20 tahun yang lalu jadi sudah tidak sesuai, harus dibuat ulang," ungkap Asrul.
Diberitakan sebelumnya, banjir bandang terjadi di Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur pada Kamis (28/3) sekitar pukul 23.30 Wita. Banjir terjadi karena air Sungai Latuppa meluap hingga merendam sekitar 2.000 rumah warga.
Asrul Sani mengaku Kota Palopo sudah 3 kali diterjang banjir bandang dalam sebulan. Dia menduga banjir dipicu akibat adanya aktivitas pembalakan liar di sekitar wilayah hulu Sungai Latuppa.
"Dalam sebulan ini sudah 3 kali banjir bandang. Debet air sangat tinggi, sungai maupun jembatan sudah tidak mampu, ditambah lagi ada material kayu. Jadi kita duga memang ada alih fungsi lahan dan pembalakan liar yang terjadi," jelas Asrul.
(sar/asm)
