.webp)
Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) membatasi alokasi anggaran belanja infrastruktur 2024 di Dinas PUPR lantaran masih terlilit utang Rp 250 miliar. Tahun ini, Dinas PUPR hanya mendapat Rp 12 miliar, dengan rincian Rp 4 miliar untuk perbaikan jalan rusak.
"Frekuensi belanja kami (PUPR) untuk kegiatan infrastruktur 2024 sangat terjun bebas. Kita kelola anggaran tahun ini cuma Rp 12 miliar," kata Kepala Dinas PUPR Palopo Harianto kepada detikSulsel, Senin (18/3/2024).
Harianto mengungkapkan, alokasi anggaran tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan Rp 50 miliar. Tahun ini, anggaran belanja fisik hanya Rp 12 miliar dengan rincian Rp 8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp 4 miliar Dana Alokasi Umum (DAU).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal tahun 2023 lalu itu sampai Rp 50 miliar. (Tahun ini) Kalau untuk perbaikan jalan rusak di dalam kota cuma sebesar Rp 4 miliar," ungkapnya.
Dia mengutarakan, besaran anggaran perbaikan jalan itu dinilai tidak cukup untuk membenahi banyaknya ruas jalan yang rusak di Palopo. Sehingga menurutnya, beberapa ruas jalan rusak itu terancam tidak bisa dibenahi tahun ini.
"(Anggran) Kurang pastinya, banyak ruas jalan yang memang harus kami benahi. Cuma anggarannya seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak. Nanti kita usahakan yang skala prioritas saja tahun ini," ucapnya.
Harianto menambahkan, penekanan alokasi anggaran itu merupakan strategi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melunasi utang Pemkot Palopo yang membengkak sebesar Rp 250 miliar pada 2023. Dia pun mengakui, Dinas PUPR Palopo menjadi penyumbang utang terbanyak dengan besaran Rp 150 miliar.
"Mungkin ini salah satu strategi TAPD untuk mengurangi belanja, untuk melunasi utang tahun kemarin. PUPR terbesar, hitungan kami kurang lebih Rp 150 miliar, itu dari proyek multiyears seperti, Islamic Centre, menara payung, sirkuit, dan termasuk Stadion Lagaligo," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza mengaku sudah mengurangi pembangunan proyek infrastruktur di tahun 2024. Kebijakan ini diterapkan demi melunasi utang Pemkot Palopo yang menyeberang dari tahun 2023.
"Iya baru kali ini kita memiliki utang sebanyak begitu. Tetap akan dibayarkan tahun ini sesuai kemampuan keuangan kita, mungkin saja kita taktisi akan mengurangi beberapa kegiatan infrastruktur untuk membayar utang. Tapi kita tunggu dulu audit BPK," kata Firmanza kepada detikSulsel, Senin (4/3).
Dia mengutarakan, timbulnya utang itu dikarenakan PAD tahun 2023 tidak sesuai target. Padahal kata dia, PAD tersebut diproyeksikan untuk membayar beberapa pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023.
"Estimasi pendapatan yang tidak sesuai, kita harap sekian masuk ternyata tidak masuk. Memang ada beberapa yang tidak capai target, sementara harapan kita PAD itu untuk membayar beberapa item yang sedang dikerjakan di 2023," ucapnya.
(asm/nvl)
