Biang kerok antrean pengisian bahan bakar umum (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terungkap. Usut punya usut, peralihan penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi penyebab utama kondisi tersebut.
Diketahui, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM sempat terjadi di sejumlah SPBU Sulsel, khususnya Makassar, dalam beberapa hari terakhir. Antrean kendaraan mengular sampai ke badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan.
Pertamina sempat mengaku situasi itu terjadi dengan dalih adanya panic buying alias pembelian BBM secara berlebihan di SPBU. Pengendara yang khawatir tidak kebagian BBM lantas ramai-ramai mendatangi SPBU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat kan mungkin melihat di SPBU ini antre, nanti saya tidak kebagian, jadi mereka panik," kata Pjs Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo kepada detikSulsel, Kamis (10/9/2026).
Kepanikan itu membuat masyarakat berpikir stok BBM dikira terbatas. Kendati begitu, Pertamina menegaskan stok BBM masih aman dan distribusi lancar.
"Kalau untuk stok sendiri di kami sampai saat ini dalam kondisi yang aman dan mencukupi," beber Okky.
Pengaruh Migrasi BBM Nonsubsidi ke Subsidi
Belakangan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkap faktor utama pemicu meningkatnya antrean di SPBU. Situasi ini terjadi karena pengaruh migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Peralihan itu karena adanya perbedaan harga yang tinggi antara Pertamax dengan Pertalite. Disparitas harga itu membuat pengguna BBM nonsubsidi sebelumnya memutuskan ikut menggunakan BBM subsidi.
"Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan," ungkap Andi Sudirman dalam keterangannya, Senin (14/9).
Andi Sudirman mengaku pasokan BBM untuk Sulsel mengalami peningkatan signifikan. Suplai BBM dari Pertamina kini mencapai 1.300 kiloliter (KL) pada kondisi tertentu.
"Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL," bebernya.
Kendati begitu, peningkatan pasokan dianggap belum sepenuhnya mengurai antrean karena peningkatan permintaan BBM. Andi Sudirman pun mengusulkan penambahan kuota BBM untuk Sulsel.
"Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel," tegas Andi Sudirman.
Solusi Penanganan Antrean BBM di SPBU
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meninjau pengoperasian modular SPBU di CPI Makassar. (dok. istimewa) |
Fenomena antrean BBM subsidi sedianya telah disikapi Pemprov Sulsel lewat skema pengaturan kendaraan di SPBU. Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor: 670/2478/DESDM yang diteken Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Kasman.
Salah satu solusi yang diterapkan adalah sistem ganjil dan genap untuk kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi di SPBU. Aturan untuk mengurai antrean kendaraan ini mulai diberlakukan di semua SPBU pada Sabtu (13/9).
Motor dan mobil diizinkan mengisi BBM di SPBU berdasarkan angka terakhir pada pelat kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal pada hari diberlakukannya sistem itu. Aturan ganjil dan genap dikecualikan alias tidak berlaku bagi ojek online (ojol).
Pemprov Sulsel juga memberlakukan sekolah daring bagi siswa demi mengurangi mobilitas. Andi Sudirman menegaskan, kebijakan ganjil genap dan sekolah daring bersifat sementara yang pelaksanaannya melihat kondisi di lapangan.
"Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua," tegas Andi Sudirman.
Pemprov Sulsel pun telah mengatur pengisian BBM pada truk pada malam hari saja atau dimulai pada pukul 21.00 Wita hingga 06.00 Wita. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan pada jam operasional siang.
Aturan berikutnya adalah kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah. Kebijakan ini untuk mencegah panic buying dan pengisian berulang.
Pemberlakuan aturan itu mulai berdampak di lapangan dan kondisi antrean BBM di SPBU berangsur mulai terurai. Kendati begitu, Andi Sudirman menilai pasokan dan kuota BBM tetap harus menjadi atensi.
Hal itu ditegaskan Andi Sudirman saat memimpin rapat evaluasi dan monitoring penanganan antrean BBM di Rujab Gubernur Sulsel, Senin (14/9). Rapat itu dihadiri unsur Forkopimda Sulsel dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Pada pertemuan itu, Andi Sudirman juga mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30% sebagai salah satu solusi agar antrean BBM tidak lagi terjadi. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel," ujar Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengatakan, segala kebijakan terkait penanganan BBM di lapangan akan dicabut secara bertahap setelah kondisi pasokan BBM kembali siap dan antrean dapat dikendalikan. Dia berharap situasi di lapangan bisa kembali normal.
"Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil genap," imbuh Andi Sudirman.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Pertamina membuka layanan Modular SPBU di kawasan CPI Makassar mulai Senin (14/9). Tiga unit Modular SPBU telah beroperasi khusus untuk melayani motor untuk pengisian BBM subsidi maksimal 3 liter setiap kendaraan.
"Masyarakat yang ingin mengisi BBM silakan datang ke kawasan CPI dengan menerapkan antrean yang tertib dan disiplin," pungkasnya.
Simak Video "Video: Warga 'Panic Buying' BBM, Antrean SPBU di Purwakarta Picu Kemacetan"
[Gambas:Video 20detik] (sar/sar)

