Appi Dorong Semua Transaksi Pelayanan Publik di Makassar Pakai Cashless

Appi Dorong Semua Transaksi Pelayanan Publik di Makassar Pakai Cashless

Fadli Ilham - detikSulsel
Senin, 13 Jul 2026 13:03 WIB
High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (13/7/2026).
High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (13/7/2026). Foto: (Fadli Ilham/detikSulsel)
Makassar -

Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin meminta agar seluruh transaksi pelayanan publik di lingkup Pemkot Makassar menggunakan cashless atau nontunai tahun ini. Peralihan transaksi konvensional ke digitalisasi itu dimaksudkan untuk mencegah praktik yang menguntungkan pribadi tertentu.

Hal tersebut disampaikan Appi saat memberikan sambutan di High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (13/7/2026). Appi awalnya menyebut pola transaksi konvensional sangat berpotensi menimbulkan praktik penyelewengan.

"Ini kebanyakan orang sudah hidup di zona nyamannya, dan memaksakan kegiatan ini berjalan terus menerus karena mereka bisa dapat keuntungan-keuntungan pribadi dari pola-pola konvensional yang terjadi," ucap Appi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terutama di wilayah-wilayah yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu di Perusda dan juga Organisasi Perangkat Daerah. Saya mau, tahun ini pastikan seluruh transaksi di Pemerintah Kota Makassar sudah harus cashless, tidak ada lagi pembayaran dengan tunai," sambungnya.

Appi mencontohkan transaksi di Perusda seperti PDAM hingga PD Terminal. Menurutnya, sepanjang aktivitas pembayaran yang dilakukan masyarakat masih bersifat tunai, artinya Kota Makassar belum digitalisasi.

ADVERTISEMENT

"Harusnya yang di perusda ini yang maksimal jalankan digitalisasi. Karena separuh dari mereka adalah swasta. Mohon maaf kalau masih pegang uang cash, belum bisa kita bicara tentang digitalisasi. Kalau bayar PDAM orang masih datang di kantor bukan digitalisasi," jelasnya.

Selain itu, Appi juga mengingatkan transaksi terhadap narasumber atau pembicara dalam sebuah kegiatan harus dilakukan secara digitalisasi. Hal itu agar menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan dalam setiap transaksi.

"Ini penting sekali termasuk pembayaran narasumber dan sebagainya pastikan bisa berjalan setelah mereka sudah melakukan kewajibannya, jangan lebih dari 24 jam, include dengan NPWP dan nomor rekeningnya," tegasnya.

Dia berharap pimpinan OPD Pemkot Makassar agar dapat mengimplementasikan digitalisasi ini secara maksimal, terutama pada proses transaksi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Ini harus dijalankan. Jadi tolong kepala dinas, bagian perencanaan, bagian keuangan pastikan. Jadi ini harus kita maksimalkan pola-pola peningkatan," harap Appi.

"Kalau digitalisasi ini ada, tidak ada lagi yang datang ke kita saya mau proyek ini, saya harus menang yang ini. Nonsen. Ngga mungkin, (supaya, red) ibu bapak juga enak bekerja," tambahnya.

Appi lalu mengimbau seluruh OPD dan Perusda untuk terus melakukan inovasi digital, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan.

"Saya ingin menyampaikan di seluruh yang hadir, di seluruh perangkat daerah ini punya inovasi yang bisa memberikan keringanan dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya di wilayah organisasi perangkat daerah, tapi juga teman-teman yang ada di Perusda," pungkasnya.



(asm/hsr)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads