.webp)
Sebanyak 6 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terdampak bencana kekeringan. Situasi ini diprediksi memasuki masa puncaknya pada September hingga Oktober 2026.
"Puncaknya itu bulan 9 (September) hingga 10 (Oktober)," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar kepada wartawan, Sabtu (12/7/2026).
Fadli mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan penetapan status keadaan darurat bencana. Kebijakan ini bisa diberlakukan dalam tiga tahap sesuai kondisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada saat ada kebencanaan itu, kita ada tiga status. Yang pertama adalah status siaga, yang kedua adalah status tanggap darurat, yang ketiga adalah status transisi atau pemulihan," jelasnya.
Berdasarkan hasil asesmen, Makassar bakal ditetapkan masuk dalam status tanggap darurat. Kebijakan itu sisa menunggu keputusan dari Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin.
Status tanggap darurat itu rencananya akan ditetapkan dan diumumkan pada Selasa (14/7) pekan depan. Momen itu akan dirangkaikan dengan apel kesiapsiagaan di Tugu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK).
"Hari Selasa (14/7) rencana penetapan status tanggap darurat kekeringan diumumkan langsung oleh pak wali saat acara apel kesiapsiagaan," ungkap Fadli.
Diketahui, 6 kecamatan terdampak bencana kekeringan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang dan Manggala. Hal ini berdasarkan data kaji cepat BPBD Makassar sejak 1 Juni hingga 9 Juli 2026.
Total 50.342 jiwa dari 14.564 kepala keluarga (KK) dari enam kecamatan tersebut mulai merasakan kesulitan mendapatkan air bersih. Keluhan ini dirasakan di 12.717 rumah tinggal.
"Data yang sekarang yang perlu kami informasikan bahwa sekarang secara umum sudah ada 50.343 jiwa yang terdampak di enam kecamatan di 14 kelurahan," kata Fadli.
Fadli menuturkan, sebanyak 50% dari total 50.343 jiwa merasakan dampak langsung bencana kekeringan yakni sulit mendapatkan air bersih. Masyarakat yang merasakan langsung dampak kekeringan adalah warga yang selama ini memanfaatkan sumber air tanah.
"Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 50% masyarakat telah terdampak secara langsung, terutama warga yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih," paparnya.
Masyarakat yang masih bergantung pada sumber air tanah inilah yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut yang mengalami penurunan ketersediaan air paling signifikan.
"Sementara itu wilayah yang memperoleh pasokan air dari jaringan PDAM masih berada dalam kondisi relatif aman dan belum menjadi prioritas utama penyaluran bantuan air bersih," pungkasnya.
