.webp)
Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah menuntaskan sertifikasi 23 hektare lahan untuk pembangunan Stadion Untia di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Langkah ini dilakukan demi kepastian hukum terhadap aset daerah yang digunakan untuk pembangunan stadion.
"Saat ini lahan yang siap untuk pembangunan Stadion Untia kurang lebih seluas 23 hektare dan telah tersertifikasi. Ini dilakukan agar ke depan tidak terjadi permasalahan hukum terkait status lahan," ujar Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Sri menjelaskan, proses sertifikasi lahan saat ini tidak dapat dilakukan secara instan seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap penerbitan sertifikat tanah kini wajib dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu untuk memastikan kesesuaian antara peruntukan lahan dengan rencana tata ruang. Dalam setiap sertifikat, wajib ada PKKPR. Prosesnya diawali dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
"Jadi tidak bisa langsung input formulir lalu sertifikat terbit, tetapi harus dipastikan dulu kesesuaiannya," jelas Sri.
Menurut Sri, ketentuan ini berbeda dengan mekanisme lama yang relatif lebih sederhana. Penyelesaian sertifikasi lahan Stadion Untia membutuhkan kolaborasi intensif dengan Dinas Tata Ruang agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
"Sekarang sertifikasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan Dinas Tata Ruang, karena menyangkut kesesuaian rencana pemanfaatan ruang," tambahnya.
Dia kembali memastikan total lahan untuk pembangunan Stadion Untia seluas 23 hektare sudah aman dan bersertifikat. Hal ini termasuk lahan seluas lebih dari satu hektare yang sebelumnya digunakan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.
Sri melanjutkan, sebelum proses sertifikasi dilakukan, Pemkot Makassar telah meminta surat pernyataan dari pihak-pihak yang menempati lahan tersebut. Surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang digunakan merupakan milik Pemkot Makassar dan digunakan dalam skema pinjam pakai.
"Surat pernyataan itu penting sebagai dasar hukum. Mereka menyatakan bahwa tanah yang digunakan adalah tanah milik Pemkot Makassar yang dipinjam-pakaikan," ujar Sri.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin melakukan studi lapangan ke Jakarta International Stadio (JIS) pada Rabu (4/2). Appi disambut oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro), Iwan Takwin selaku pengelola JIS.
"Kunjungan ke JIS untuk pembangunan stadion baru (Stadion Untia) di Kota Makassar, tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan konstruksi semata, tetapi juga pada tata kelola pengelolaan stadion secara berkelanjutan," kata Appi dalam keterangannya.
Studi lapangan ini diharapkan menjadi bekal penting bagi Pemkot Makassar dalam memastikan pembangunan stadion Untia berjalan optimal, berkualitas, dan berkelanjutan. Appi menegaskan, kunjungannya untuk mempelajari sistem pengelolaan stadion modern yang berstandar internasional.
"Kita sudah tidak lagi datang untuk berbicara soal konstruksi, tetapi ingin melihat dan mempelajari bagaimana tata kelola pengelolaannya, bagaimana sistem maintenance, serta apa saja yang bisa dilakukan selain fungsi utama sebagai stadion sepakbola," jelas Appi.
Appi juga menaruh perhatian khusus pada sistem perawatan stadion, terutama terkait pengelolaan dan pemeliharaan rumput lapangan. Aspek ini menjadi salah satu komponen krusial yang harus diperhitungkan sejak awal, termasuk kebutuhan anggaran dan mekanisme perawatannya.
"Kami juga melihat secara detail bagaimana flow perawatan stadion, khususnya perawatan rumput, serta menghitung secara cermat berapa biaya maintenance yang dibutuhkan. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan Stadion Untia ke depan," pungkasnya.
(sar/hsr)
