.webp)
Anggota Komisi VI DPR Ismail Bachtiar meminta taksi ilegal yang masih bebas beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diberantas. Sementara sopir taksi yang resmi diminta wajib mengenakan kartu tanda anggota (KTA) dan seragam.
"Saya temui kelihatannya dari asesmen, yang saya temukan di lapangan banyak oknum yang belum terdata," ujar Ismail usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kepada detikSulsel, Kamis (27/3/2025).
Oknum sopir taksi ilegal diduga memanfaatkan situasi bandara yang ramai penumpang pada momen mudik lebaran. Ismail juga meminta pihak PT Angkasa Pura I Sultan Hasanuddin Makassar menertibkan driver ilegal dan yang resmi wajib mengenakan tanda pengenal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus yang kedua saya minta tadi untuk ditertibkan (driver ilegal), harus ber-KTA driver resmi dan berseragam agar penumpang tahu mana yang legal dan oknum ilegal," jelasnya.
Dia juga meminta pihak bandara tegas terhadap driver resmi yang melakukan pelanggaran. PT Angkasa Pura meminta driver 'nakal' yang merugikan penumpang dicabut izin operasionalnya di bandara.
"Saya sudah sampaikan atensi. Di sini ada belasan penyedia resmi, kalau ada oknum atau terindikasi ada oknum dari penyedia, saya tidak minta lagi diberikan surat penyampaian, peringatan, atau surat SP 1, SP 2, saya minta cabut. Tidak boleh lagi ada izin operasionalnya masuk bandara, oknum di-backup siapa tidak boleh lagi ada di bandara yang merugikan penumpang," jelasnya.
Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Taufan Yudhistira memastikan sorotan anggota DPR tersebut menjadi atensi kedepannya. Pihak bandara akan terus melakukan edukasi dan patroli agar kejadian penumpang diintimidasi driver ilegal tak terulang.
"Tentunya kami terus melakukan edukasi-edukasi, melakukan patroli-patroli, dan kami juga mengimbau kepada oknum-oknum untuk tidak mengganggu kenyamanan penumpang," katanya.
Taufan menyebut patroli sedianya dilakukan berkala oleh petugas bandara bersama personel Polsek Kawasan Bandara dan Lanud Sultan Hasanuddin. Namun luasnya area bandara dan jumlah personel dinilai menjadi kendala.
"Kami didukung rekan-rekan Polsek Kawasan Bandara, kami juga didukung oleh rekan-rekan Lanud Sultan Hasanuddin. Jadi begini, kami sebenarnya terus melakukan edukasi dan patroli. Area patroli juga tidak hanya di lokasi tersebut (kedatangan), apakah harus terus standby di situ tentu tidak karena banyak area yang harus dicek, kami harus berkeliling kemana-mana, berputar-putar," katanya.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi V DPR melakukan sidak di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis (27/3) siang tadi. Inspeksi itu imbas adanya kasus driver ilegal intimidasi pengendara mobil yang menjemput keluarganya.
(sar/hsr)
