.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai dugaan pelanggaran netralitas 17 lurah hingga sekretaris kecamatan (sekcam) Pemkot Makassar dalam Pilkada 2024 masuk kategori berat. Danny menyebut para pejabat tersebut terancam dipecat.
"Risikonya kalau didapat itu, dipecat, bukan nonaktif atau nonjob. Karena dia kan UU Pemilu, kemudian terlibat," kata Danny kepada wartawan, dikutip Jumat (6/12/2024).
Danny mengatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk melaporkan para ASN yang tidak netral tersebut. Selanjutnya, diproses oleh Pemkot Makassar sesuai dengan aturan yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemungkinan saya akan (jalur) independen, jangan saya (melapor). Lewat NGO, kan internal kita ini, NGO yang sidang, periksa. Makanya kita mau lihat (aturannya)," terangnya.
Dia juga mengaku telah menghadap ke Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya untuk menyampaikan pelanggaran tersebut. Dia mengaku diminta untuk memproses para ASN yang tidak netral.
"Saya sudah menghadap (lisan) untuk diproses, menghadap kemarin di wamen. Sudah. Disampaikan sebagai pembelajaran," ujar Dany.
"Saya tanya (ke Wamen) ini diproses atau tidak, kalau tidak diproses jadi modus, kalau diproses pasti ada risikonya. (Jawaban Wamen) proses aja, Pak, supaya jadi pembelajaran," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Danny menyebut pejabat yang terindikasi tidak netral alam Pilkada 2024 kini bertambah. Dari sebelumnya 10 orang menjadi 17 orang.
"Sekarang terdeteksi bukan lagi 10, (sudah) 14 lurah, dan 17 (total) dengan beberapa sekcam," ungkap Danny.
(asm/ata)
