.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan partisipasi pemilih minimal 65 persen di pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar 2024. Angka itu hanya naik sekitar 5 persen dari Pilwalkot 2020.
"Sebagaimana diketahui Pilkada 2020 partisipasi 59 persen sekian, kita berupaya seminimal mungkin ini meningkat. KPU Makassar menarget 65 persen," ujar Anggota KPU Makassar Abdi Goncing saat konferensi pers peluncuran Pilwalkot Makassar 2024 di kantornya, Senin (20/5/2024).
Abdi mengatakan tidak mematok target partisipasi terlalu tinggi karena dikhawatirkan tidak akan tercapai. Makanya target partisipasinya hanya naik 5 persen dibanding Pilwalkot Makassar 2020 yang saat itu masih dalam nuansa COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak mau muluk-muluk jangan sampai kita menarget terlalu tinggi justru kita tidak sampai ke situ. Kita hanya menargetkan naik 5 persen lebih dari Pilkada 2020. Dipahami bahwa Pilkada 2020 masih nuansa COVID-19, sekarang sudah tidak ada COVID lagi makanya kita berupaya partisipasi masyarakat di Pilkada meningkat," jelasnya.
Kendati demikian, target 65 persen ini menurun jika dibanding partisipasi Pemilu 2024 di Makassar yang mencapai 74 persen. Namun Abdi menilai pelaksanaan pemilu dan pilwalkot berbeda dari segi tantangan.
"Perlu kita garis bawahi pemilu dan Pilwali Kota Makassar berbeda, tentu masalahnya juga berbeda," katanya.
"Memang kemarin di Makassar partisipasi pemilih waktu pemilu sebanyak 74 persen sekian namun untuk Pilwali...Dan kami juga sudah sampaikan ke provinsi, satu-satunya KPU di Sulsel yang berani menetapkan angka dan melaporkan ke KPU Provinsi, kami tidak mau muluk-muluk," tambah Abdi.
Pada saat pemilu, kata Abdi, pesertanya banyak yang terdiri dari partai politik dan para calon anggota legislatif. Sementara di pilkada, kata dia, pesertanya hanya pasangan calon dan para tim sukses.
"Bedanya dengan pemilu, kita dibantu oleh teman-teman caleg, di pilkada tidak ada calegnya dan secara otomatis kita pasti yang akan turun langsung ke masyarakat untuk bagaimana masyarakat betul-betul datang ke TPS pada 27 November ini. Itu kira-kira sederhananya, tantangannya berbeda," jelasnya.
Parpol dan caleg tersebut dinilai Abdi yang paling berpengaruh meningkatkan partisipasi pemilih. Makanya KPU Makassar tidak berani menarget partisipasi pemilih di atas 65 persen.
"Tidak ada peserta pemilu dalam hal ini partai politik yang berperan serta, yakni caleg-caleg. Sedangkan nanti kandidat hanya para calon dan tim sukses dari masing-masing calon. Ini yang menjadi alasan sederhana kami kenapa memilih di angka 65 persen tidak di atas angka 70 persen," terangnya.
Ditanya soal jumlah anggaran untuk sosialisasi, Abdi mengaku masih dalam proses revisi. Untuk angkanya, dia mengaku lupa.
"Ini yang belum bisa kami sampaikan, kita masih proses revisi kembali, saya juga lupa anggarannya," imbuhnya.
(ata/ata)
