Tertunda Pelantikan 7 Pejabat Makassar Imbas Larangan Mutasi Jelang Pilkada

Makassar -

Pelantikan 7 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi lelang jabatan lingkup Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditunda imbas larangan mutasi menjelang Pilkada 2024. Proses mutasi hingga pelantikan pejabat baru bisa digelar seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan itu ditetapkan Mendagri Tito Karnavian dalam surat bernomor: 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang diteken 29 Maret 2024. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.

"(Pelantikan 7 pejabat hasil lelang ditunda) Pertimbangannya Pilkada," kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (30/3/2024) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Danny mengatakan, pelantikan pejabat eselon II itu sedianya dijadwalkan pada Senin (1/4). Namun Kemendagri belakangan menyurati seluruh kepala daerah terkait aturan yang melarang pelantikan pejabat 6 bulan sebelum Pilkada.

Dalam surat Kemendagri disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pada 22 September 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan begitu, 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka mulai 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.

"Tiba-tiba ada surat (dari Mendagri), bahwa pelantikan di atas 22 Maret harus izin Mendagri," ujar Danny.

Danny mengatakan, pihaknya akan mengajukan surat permohonan izin ke Mendagri untuk melakukan pelantikan pejabat pada Senin (1/4). Pelantikan baru bisa digelar jika izin sudah diterbitkan.

"Tunggu izin. Kemarin sudah fix itu semua, tapi tiba-tiba muncul surat tadi," tambah Danny.

Dia memastikan pihaknya sisa menunggu restu dari Kemendagri lantaran izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah dikantongi. Danny belum bisa memastikan kapan pelantikan digelar

"(Jadwal pelantikan) Tergantung izinnya. Kan di situ disebut, di atas 22 Maret (pelantikan seizin Mendagri). Kita menunggu surat (izin), tidak ada masalah," ujarnya.

Diketahui, Pemkot Makassar telah mengumumkan 3 nama besar yang lolos seleksi 7 jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun jabatan yang dilelang, yakni: Dinas Ketahanan Pangan (DKP); Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora); Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3B); Dinas Sosial (Dinsos); dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Danny sisa menetapkan satu pejabat terbaik dari 3 nama yang lolos di tiap jabatan. Namun Danny belum membeberkan pejabat yang dipilih untuk dilantik.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Plt Kadis Kominfo Makassar Akan Didefinitifkan

Danny membocorkan salah satu pejabat hasil lelang jabatan yang akan dilantik. Pelaksana tugas (Plt) Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Nur disebut akan dilantik menjadi pejabat definitif.

"Oh iya, bocor soal memang (Ismawaty Nur akan dilantik jadi Kadis Kominfo Makassar definitif)," ungkap Danny.

Ismawaty diketahui lolos tiga besar dalam seleksi jabatan Diskominfo Makassar, bersama dua pejabat lain, yakni Azhar Anwar dan Andi Pangeran Nur Akbar. Ismawaty juga lolos seleksi jabatan DLH Makassar.

Namun Danny menilai kinerja Ismawaty di Diskominfo Makassar tidak perlu diragukan lagi. Makanya, Danny yakin menetapkan Ismawaty sebagai Kadis Kominfo Makassar definitif.

"Bocor soal memang. Orang bagus kerjanya," sambung Danny.

Sementara untuk pejabat lain yang akan dilantik, Danny tidak menyebutkan secara rinci. Pejabat lain yang lolos seleksi lelang menunggu akan diumumkan saat pelantikan.

"Jangan dibocorkan yang lain. Iya, satu mo dulu," imbuhnya.

Berikut daftar nama pejabat yang lolos 3 besar seleksi lelang jabatan di 7 OPD lingkup Pemkot Makassar: