Danny Akan Lantik Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Jadi Pejabat Definitif

Danny Akan Lantik Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Jadi Pejabat Definitif

Ahmad Nurfajri Syahidallah - detikSulsel
Minggu, 31 Mar 2024 12:30 WIB
Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Foto: Wali Kota Makassar Danny Pomanto. (Ahmad Nurfajri/detikSulsel)
Makassar -

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto membocorkan salah satu pejabat hasil lelang eselon II yang akan dilantik. Danny menyebut Plt Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Makassar Ismawaty Nur akan ditetapkan menjadi pejabat definitif.

"Oh iya, bocor soal memang (Ismawaty Nur dilantik jadi Kadis Kominfo Makassar definitif)," kata Danny kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (30/1/2024) malam tadi.

Danny menganggap kinerja Ismawaty selama ini patut diapresiasi. Ismawaty diketahui masih berstatus pejabat kepala dinas sementara sampai pejabat definitif ditetapkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bocor soal memang. Orang bagus kerjanya," sambungnya.

Namun Danny enggan membeberkan pejabat hasil lelang lainnya yang akan dilantik. Pihaknya masih mengatur jadwal untuk melakukan pelantikan.

ADVERTISEMENT

"Jangan dibocorkan yang lain. Iya, satu mo dulu," tambah Danny.

Diketahui, Pemkot Makassar telah mengumumkan nama-nama yang lolos 3 besar seleksi terbuka lelang 7 jabatan eselon II. Selain Diskominfo Makassar, Ismawaty juga lolos dalam seleksi untuk jabatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar.

Tiga nama yang masing-masing lolos di tiap 7 jabatan sisa ditunjuk Danny untuk kemudian dilantik. Namun jadwal pelantikannya terpaksa diundur dari waktu yang direncanakan karena terhalang aturan Pilkada.

"(Alasan pelantikan pejabat diundur) Pertimbangannya Pilkada," kata Danny.

Danny menjelaskan, kepala daerah yang akan melakukan penggantian atau pelantikan pejabat harus meminta izin melalui Kemendagri 6 bulan sebelum Pilkada. Pihaknya sudah menerima surat dari pemerintah pusat yang mengingatkan kepala daerah terkait aturan tersebut.

"Tiba-tiba ada surat, bahwa pelantikan di atas 22 Maret harus izin Mendagri. Jadi saya perintahkan berangkat ke Jakarta (meminta izin pelantikan)," imbuhnya.




(sar/hsr)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads