.webp)
"(Alasan pelantikan pejabat diundur) Pertimbangannya Pilkada," kata Danny kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (30/1/2024) malam tadi.
Danny menjelaskan, pejabat yang akan melakukan penggantian atau pelantikan pejabat harus meminta izin melalui Kemendagri 6 bulan sebelum Pilkada. Dalam hal ini tenggat aturannya sebelum penetapan pasangan calon Pilkada.
"Iya, kan dulu dihapus itu (aturan). Terus ada muncul yang baru lagi. Kan dihapus kemarin lagi," tuturnya.
Dia menyebut Mendagri Tito Karnavian turut menyurati kepala daerah di Indonesia terkait hal itu. Danny mengaku akan menyurat ke pemerintah pusat untuk meminta izin pelantikan.
"Tiba-tiba ada surat, bahwa pelantikan di atas 22 Maret harus izin Mendagri. Jadi saya perintahkan berangkat ke Jakarta (meminta izin pelantikan)," kata Danny.
Danny baru akan bersurat ke Mendagri pada Senin (1/4) nanti. Dia menegaskan akan melakukan pelantikan jika sudah disetujui pemerintah pusat.
"Tunggu izin. Kemarin sudah fix itu semua. Tapi tiba-tiba muncul surat tadi," tambahnya.
Diketahui, Pemkot Makassar baru melakukan seleksi 7 jabatan lowong, yakni: Dinas Ketahanan Pangan; Diskominfo; Dinas Lingkungan Hidup, Dispora; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga; Dinas Sosial; dan Satpol PP. Pejabat yang lolos sisa menunggu dilantik.
Sebelumnya diberitakan, Danny berencana melantik pejabat hasil lelang pada Senin (1/4). Agenda ini akan dirangkaikan dengan pelantikan pejabat eselon III yang mengisi posisi lowong.
"Kalau pelantikan libur tidak sah. Hari Senin mami itu kalau begitu. Saya ini buru-buru pulang karena saya pikir besok mau pelantikan. Ternyata (besok libur)," kata Danny saat dihubungi, Kamis (28/3).
Sementara terkait nama-nama pejabat yang akan dilantik, Danny belum mau membeberkannya. Namun dia menegaskan pelaksana tugas (plt) kepala dinas yang ikut lelang belum tentu akan dilantik.
"(Nama 7 pejabat yang akan dilantik) Nanti pi (baru disampaikan). (7 Plt yang ikut lelang jabatan) Belum tentu (dilantik nanti). Nda semua," jelasnya.
(sar/hsr)
