Dalih KPU Makassar Suara Tak Bertuan di TPS Biringkanaya Hanya Salah Input

Makassar -

Saksi PDIP melakukan protes saat rekapitulasi suara tingkat kota di KPU Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) karena menemukan suara yang tidak bertuan di tempat pemungutan suara (TPS). KPU Makassar berdalih temuan saksi PDIP tersebut hanya salah input.

Saksi PDIP melayangkan protes dalam rapat pleno rekapitulasi suara untuk Kecamatan Biringkanaya di Hotel Claro Makassar, Selasa (5/3). Saksi PDIP mempertanyakan sejumlah kejanggalan data yang tidak sinkron dari hasil pemilihan.

"Pertama perbedaan jumlah daftar pemilih tetap di setiap jenjang pemilihan," ujar Saksi PDIP Ari wartawan di sela pleno, Selasa (5/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kejanggalan lainnya yakni dia mendapati ada perbedaan antara pengguna hak pilih tingkat provinsi dengan jumlah surat suara yang digunakan. Dia mengaku menemukan 98 surat suara tak bertuan.

"Kedua, perbedaan tingkat provinsi jumlah pengguna hak pilih dengan hasil jumlah total surat suara yang digunakan yang sah dan tidak sah itu berbeda. Ada 98 kertas suara yang tidak ada orangnya," ungkap Ari.

Dia memastikan akan terus mengkritisi jika PPK Biringkanaya dan KPU Makassar tidak memberi penjelasan yang disertai data. Hal ini menjadi catatan khusus jika hanya dikatakan sebagai kesalahan penginputan.

"Itu poin pentingnya kecamatan Biringkanaya," jelasnya.

Hal lain yang disoroti Ari adalah daftar pemilih khusus (DPK) yang signifikan di sejumlah TPS. Bahkan ada 2 TPS tercatat memiliki DPK 600 lebih saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kelurahan Berua dan Kelurahan Pai.

"Ada penambahan daftar pemilih khusus 664 pemilih di 2 TPS ini. Ini kan tidak masuk akal. Ada DPK yang datang memilih 300 orang dalam satu TPS," sebutnya.

Dia bahkan sempat meminta agar Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencari dokumen yang valid. Pasalnya, dia ragu dengan alasan salah input.

"Kalau bahasanya selalu ini salah input berarti tidak ada dokumen valid yang diperlihatkan, itu juga kita tidak bisa diterima. Itu tadi kita minta untuk dibuka isinya," katanya.

Dia menegaskan letak kekeliruan semua data-data ini harus diselesaikan. Termasuk perolehan suara masing-masing parpol harus disesuaikan jika ditemukan kesalahan.

"Itu belum kita lihat (suara bertambah) karena harus disinkronkan dulu dimana kelirunya ini angka baru bisa ditahu bahwa kalau ada selisih baru dicari di setiap partai politik," ujarnya.

Simak penjelasan KPU Makassar berikutnya...

KPU Sebut KPPS Salah Input

Anggota KPU Makassar Sri Wahyuningsih mengakui data tidak sinkron yang berujung protes tersebut imbas dari kesalahan penjumlahan data pemilih oleh KPPS. Setelah ditelusuri, kata Sri, KPPS kadang salah menempatkan hasil penjumlahannya dan telah dilakukan perbaikan.

"Misalnya begini dia menjumlahkan calon satu sampai sekian tapi menempatkan jumlahnya itu di suara partai kan bukan di bawah, harusnya kan di bawah, jadi cara KPPS ini menjumlah ini yang kemudian disoal oleh mereka," ujarnya.

Kesalahan input ini, kata Sri membuat saksi dari PDIP tersebut sempat menduga suaranya hilang. Tetapi, kata dia, saat dilakukan koreksi tidak ditemukan ada suara yang hilang.

"Setelah kita koreksi dan pembetulan tidak ada yang hilang," katanya.

Selanjutnya soal data pemilih, Sri mengatakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah menjelaskan soal selisih-selisih tersebut. Bahkan dia menyebut PPK sudah melakukan sinkronisasi data.

"Tapi itu memang banyak TPS yang salah menjumlah DPT dan segala macam tapi itu sudah disinkronkan sebenarnya," jelasnya.

Sementara soal surat suara yang disebut bertambah sebanyak 98 itu, juga diakuinya sudah disinkronkan. Sri menyebut ada kesalahan penjumlahan oleh KPPS dan sudah disampaikan oleh PPK saat rapat pleno.

"Kalau soal kekeliruan pasti ada yang keliru dari proses itu kan tapi itu sudah dijelaskan bahwa memang katanya waktu itu kejadiannya seperti itu, itu ada beberapa TPS yang begitu," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya