.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) memberi tawaran ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan kawasan metropolitan Makassar, Maros, Sunguminasa, Takalar (Mamminasata) menjadi penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). Tawaran ini diberikan lantaran kawasan metropolitan Mamminasata berada dekat dengan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin usai rapat terbatas (ratas) bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024). Pertemuan itu juga dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) beserta para kepala daerah yang masuk dalam kawasan Mamminasata.
Bahtiar mengatakan kawasan Mamminasata ini nantinya akan melibatkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di dalamnya. Pasalnya Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep terkoneksi dari sisi jalur laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, hanya hari ini kita tambahkan Pangkep. Kenapa? Makassar dan sekitarnya ini dia terkoneksi dari sisi daratan dan tekoneksi juga dari sisi laut, karena Makassar ini kan daerah pinggir laut. Dan Pangkep ini juga wilayah kelautan dan ada geopark yang namanya Maros-Pangkep," ujar Bahtiar usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Bahtiar sangat optimis jika kawasan Mamminasata ini dapat menopang kebutuhan yang diperlukan oleh IKN. Sebab, kawasan ini berada dekat dengan IKN dan Makassar merupakan gerbang Indonesia Timur.
"Dan kita tahu Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur dan menjadi pusat perdagangan Indonesia Timur. Dan penopang nanti IKN. Nanti bahan-bahan pangan di IKN dari Makassar," ungkapnya.
Dia memastikan kehadiran kawasan metropolitan Mamminasata juga dapat mendukung operasional Makassar New Port (MNP) yang telah diresmikan Jokowi, Senin (19/2). Disamping itu, juga didukung oleh akses jalur darat yang terintegrasi dengan baik.
"Kemarin Bapak Presiden ke Makassar meresmikan New Port. Pelabuhan yang sangat besar sekali. Kapasitasnya 2,5 juta TEUs. Itu terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Jadi memiliki potensi ekonomi yang luar biasa," imbuhnya.
"Oleh karenanya kawasan Makassar dan sekitarnya itu harus diintegrasikan dengan jalur transportasi yang memadai. Transportasi kereta api maupun tol yang jalan lingkar, supaya tidak crowded di sisi daratnya maupun sisi pesisirnya," sambung Bahtiar.
Bahtiar menuturkan kehadiran MNP yang berada dalam kawasan Mamminasata dapat menunjang akselerasi suplai bahan pokok ke IKN. Dia menyebut hal itu mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
"Ini nanti akan menyuplai bahan kebutuhan pokok untuk IKN, karena yang terdekat potensi pertanian peternakan terdekat dari IKN itu Makassar. Jadi ketika IKN beroperasi yang paling menikmati sebenarnya adalah Makassar dan sekitarnya, atau Sulawesi Selatan," jelasnya.
Kawasan Mamminasata Bakal Dilanjutkan-Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Dia menambahkan pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata ini sedianya sudah digaungkan sejak lama. Apalagi di dalamnya juga akan dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) sehingga Proyek Strategis Nasional ini perlu dihidupkan kembali.
"Tinggal dihidupkan kembali apa yang direncanakan sudah lama ini, termasuk bagian-bagian yang Mamminasata yang sudah terbangun. Misalnya kemarin IPAL, nanti ada yang lain tentang SPAM regional dan tolnya yang menyambungkan ke pelabuhan," terangnya.
Dia mengatakan Jokowi meminta masukan para kepala daerah yang berada di kawasan Mamminasata tersebut. Kawasan metropolitan Mamminasata ini perlu dibangun untuk memacu pertumbuhan perekonomian.
"Ini (kawasan metropolitan Mamminasata) supaya menjadi kota yang nyaman, sehat, kemudian ekosistemnya dibangun, baik ekosistem eknominya, sosial, termasuk bisnisnya," ungkapnya.
Simak Pemprov Sulsel-Pemkot Makassar Tawarkan Jalan Tol Lingkar di halaman selanjutnya...
Pemprov Sulsel-Pemkot Makassar Tawarkan Jalan Tol Lingkar
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkap presiden Jokowi turut memberi atensi terkait pembangunan jalan tol melingkar di kawasan itu. Dia menyebut hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di daerah pintu masuk Kota Makassar dari jalur darat.
"Sistem kota itu kan bikin jalan tol melingkar, kan ada kemacetan di Maros sama di Gowa," sebut Danny terpisah kepada detikSulsel, Selasa (27/2).
Meski begitu, Danny belum merinci kapan pembangunan jalan tol melingkar Mamminasata itu dimulai. Danny menyebut dirinya telah melaporkan kesiapan Pemkot Makassar terkait hal ini.
"Kemarin waktu di sini waktu mau naik pesawat beliau perintahkan kepada kami untuk menyiapkan, untuk mengecek semua kesiapan itu. Makanya kita laporkanmi sudah siap," ungkapnya.
Kejati Sulsel Siap Dampingi Pembebasan Lahan
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mengaku akan mengawal keberlanjutan kawasan metropolitan Mamminasata ini, Pihaknya bakal memberikan pendampingan hukum untuk pembebasan lahan jalur lingkar kawasan tersebut yang turut menghubungkan Kabupaten Pangkep.
"Tentang kelanjutan proyek Mamminasata, itu direncanakan untuk dilanjutkan kembali. Kita dukunglah, karena dari Kejaksaan siap untuk melakukan pendampingan dan pengawalan PSN," ujar Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (27/2).
Leonard menyebut proyek itu sempat mangkrak pada tahun 2019 karena lahan yang bermasalah. Dengan demikian, dia memastikan kali ini pihaknya akan memberikan pendampingan dan pendapat hukum agar proyek itu berjalan lancar kembali.
"Itu (pembangunan kawasan Mamminasata sejak) 2019, kita ikutin. Kita pendampingan soal pengawasan lahan, pendapat hukum. Ini kan soal pembebasan lahan kalau saya lihat sih, diskusi-diskusi, ada permasalahan lahan. Ya, berarti fungsi kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan kan," tuturnya.
Upaya pendampingan yang diberikan itu berguna untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat pembangunan proyek itu dilanjutkan. Begitu juga dengan menindaklanjuti persoalan lain yang akan timbul ke depannya.
"Ya, dengan pendampingan itu kan kita akan memberikan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selalu kan itu. Kita juga punya pendapat hukum soal permasalahan-permasalahan yang timbul. Ada pendapat hukum, pendampingan, pengawalan proyek strategis," pungkas Leonard.
