.webp)
Sejumlah massa menggeruduk Kantor KPU Sulawesi Selatan (Sulsel), mendesak agar Ketua KPU Makassar Hambaliie mundur buntut polemik yang terjadi saat hari pencoblosan. Massa menilai Hambaliie tidak becus mengurus Pemilu 2024.
Aksi demonstrasi itu berlangsung di depan Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (19/2) sekitar pukul 15.00 Wita. Dua kelompok massa yang menggelar demo yakni Aliansi Pemuda Kota Makassar dan Federasi Gerakan Mahasiswa Sulawesi selatan (FGM-Sulsel).
"Kami minta pertanggungjawaban dari pada ketua KPU Makassar untuk mundur dari jabatannya karena tidak becus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujar massa aksi dari Aliansi Pemuda Kota Makassar, Karlo dalam orasinya, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa aksi juga mendesak KPU Sulsel untuk mengevaluasi kinerja para komisioner KPU Makassar. Pasalnya, sejumlah masalah terjadi saat proses pemungutan suara di Makassar yang mencederai proses demokrasi.
"Adanya surat suara yang tertukar antar dapil kemudian C1 ada yang beberapa TPS yang tidak tersalurkan. Oleh karena itu kami melakukan aksi unjuk rasa hari ini itu semata-mata, mutlak dari rakyat," ujar Jendral Lapangan Federasi Gerakan Mahasiswa Sulawesi selatan (FGM-Sulsel) Muhammad Saing dalam orasinya.
Mereka menilai sejumlah masalah yang terjadi pada Pemilu 2024 di Makassar merupakan pelanggaran kode etik. Apalagi saat banyak masalah, pucuk pimpinan di KPU Makassar tersebut tidak dapat dihubungi untuk koordinasi.
"Kami menduga bahwa apa yang terjadi ini adalah melanggar kode etik sebagaimana aturan di DKPP RI. Ketua KPU Makassar saat hari pemilihan susah sekali dihubungi. Ketua KPU Makassar memang susah dihubungi menurut kami itu melanggar kode etik," jelasnya.
Massa aksi meminta agar KPU Sulsel menindaklanjuti tuntutan mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan turun kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.
"Kami menuntut agar KPU Sulsel menindaklanjuti tuntutan kami dan memberi sanksi kepada ketua KPU Makassar beserta jajaran yang menyebabkan pemilu di Makassar bermasalah," kata Saing.
Selain menyoroti sejumlah masalah di TPS saat pencoblosan dan penghitungan suara, mereka juga meminta pertanggungjawaban KPU Makassar atas meninggalnya 2 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Makassar.
"Kami juga meminta pertanggungjawaban KPU Makassar dan KPU Sulsel atas meninggalnya 2 orang anggota KPPS," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Pemilu di Makassar Tak Berjalan Lancar
Pemilu 2024 di Kota Makassar tidak berjalan lancar di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Sejumlah pelanggaran administrasi ditemukan saat masa pencoblosan yang juga melibatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Pertama terkait distribusi logistik, Makassar ini yang paling masif keterlambatan," ujar Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad di kantornya, Makassar, Jumat (16/2).
Saiful mengungkapkan, hanya 4 kecamatan dari 15 kecamatan di Makassar yang logistiknya tiba tepat waktu hingga TPS dibuka sesuai jadwal pada pukul 07.00 Wita. Keempatnya, yakni Kecamatan Biringkanaya, Mariso, Wajo dan Makassar.
"Tetapi rata-rata selain (empat kecamatan) itu dilaksanakan jam 08.00 Wita ke atas bahkan ada jam 9 lewat baru dimulai," bebernya.
"Ada 35 TPS yang tertukar surat suara antar dapil dan ini sempat digunakan," lanjutnya.
Dia bahkan menobatkan Pemilu di Makassar paling banyak melakukan pelanggaran administrasi dibanding daerah lain di Sulsel. Khususnya dari segi manajemen tata kelola logistik.
"Saya katakan Makassar ini yang paling banyak berkaitan dengan manajemen tata kelola distribusi logistik yang kurang rapi," jelasnya.
