NasDem meradang setelah kadernya yang juga Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis disebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. NasDem mengkritik sikap KPK yang seolah-olah bermain drama di balik kabar tersebut.
Kabar Abdul Azis terjaring OTT sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. NasDem lantas membantah kabar itu dengan menggelar konferensi pers di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (8/8/2025).
Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni memperkuat bantahan tersebut dengan menghadirkan Abdul Azis dalam konferensi pers. Sahroni meluruskan informasi soal kadernya terjerat OTT KPK menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem di Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak adalah tidak benar. Abdul Azis ada di sebelah saya dan lagi mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar," tegas Sahroni kepada wartawan.
Sahroni menyesalkan sikap pimpinan KPK tersebut yang seharusnya menerapkan prinsip praduga tidak bersalah. Dia justru mempertanyakan maksud omongan pimpinan KPK sampai menyebut Bupati Koltim terjaring OTT.
"Kita menghormati hukum, karena azas praduga tidak bersalah itu sangat normal, tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi ada. Itu menjadi satu pertanyaan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini lantas menyinggung upaya KPK yang melakukan penindakan korupsi lewat OTT. Menurut Sahroni, KPK baru 2 kali melakukan OTT di tahun ini dengan dalih pelaku korupsi sudah jauh lebih pintar.
"KPK menyampaikan OTT KPK di 2025 itu baru 2 dan disampaikan bahwa orang lebih pintar gitu. Nah mestinya dalam proses penegakan hukum kan bukan berlaku hanya sebagai OTT saja," sebut Sahroni.
NasDem Bicara Drama di Balik OTT KPK
Menurut Sahroni, OTT merupakan penindakan langsung terhadap tindak pidana saat sedang melakukan aksi kejahatannya. Namun situasi ini tidak terjadi pada Abdul Azis lantaran kader NasDem itu sedang mengikuti persiapan Rakernas NasDem.
"Kami partai NasDem mendukung penegakan hukum melakukan itu kepada siapapun orangnya, tapi jangan dibuat drama. Jangan dibuat seolah-olah ini benar OTT," tuturnya.
"Teman-teman memahami kalau OTT ya sebenarnya tangkap langsung pada saat yang bersamaan, dan janganlah untuk dilakukan cerita drama-drama yang tidak mesti," sambung Sahroni.
Senada, Wakil Ketua Mahkamah NasDem Rudianto Lallo (RL) juga kaget dengan isu Abdul Azis terjerat OTT KPK. Dia menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan seseorang yang belum terbukti melakukan kesalahan.
"Yang kami tolak itu adalah drama-drama, mem-framing lebih awal. Mari kita menghormati proses hukum dalam azas praduga tak bersalah. Kedua penegak hukum dilarang, tidak boleh mencari cari kesalahan," ucap RL.
RL menegaskan, NasDem terusik dengan pernyataan pimpinan KPK tersebut. Apalagi isu itu mencuat menjelang Rakernas NasDem di Makassar yang digelar mulai 8-10 Agustus mendatang.
"Besok (hari ini) ada Rapat Kerja Nasional Partai NasDem, kami tidak mau ada penegakan hukum dilakukan dengan cara menarget orang-orang tertentu. Apalagi mencari-cari kesalahan, itu yang kami tolak dalam proses penegakan hukum," tegasnya.
Psikologis Bupati Koltim Terganggu
Sementara itu, Bupati Koltim Abdul Azis keberatan dirinya disebut terjaring OTT KPK. Kabar itu membuat kondisi psikologisnya terganggu karena keluarganya ikut khawatir.
"Terkait dengan drama atau ada framing, ini yang mungkin kami secara pribadi, keluarga, yang tidak menerima karena secara psikologi terganggu kita dan masyarakat kami ikut terganggu," ucap Abdul Azis.
Abdul Azis mengaku mendapat kabar OTT KPK ketika dirinya sudah berada di Makassar. Dia kembali membantah isu OTT tidak benar karena bersiap mengikuti Rakernas NasDem.
"Saya berada di samping Kakak Ahmad Sahroni, dalam kondisi baik dan siap mengikuti Rakernas. Terkait dengan proses penyelidikan, apabila ada, kami sebagai kader NasDem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum itu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya sedang melakukan OTT. Namun Abdul Azis disebut tidak berada di tempat saat OTT berlangsung.
"Bupati sedang tidak di tempat," ujar Setyo Budiyanto saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (7/8).
Setyo belum merinci kasus dugaan korupsi di balik OTT tersebut. Dia juga tidak menyebut pihak-pihak yang sudah diamankan dalam operasi penindakan korupsi itu.
"Tidak ada drama, karena penjelasan dari KPK, membenarkan ada OTT dan sedang berproses," pungkasnya.