Polisi tengah mengusut kasus dugaan korupsi bantuan dana stimulan gempa tahun 2021 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.004.700.000. Dua oknum ASN Pemkab Mamasa berinisial PP dan MA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Muncul nilai kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Setelah dihitung BPKP berkisar Rp 1.004.000.000 rupiah," kata Wakapolres Mamasa Kompol Kemas Aidil Fitri saat menggelar press release di Polres Mamasa, Rabu siang (11/10/2023).
Menurut Kemas, Oknum ASN tersebut melakukan penyelewengan dana stimulan dengan meminta fee kepada masing-masing penerima bantuan. Sedikitnya ada 572 rumah warga yang terdampak gempa Mamasa 2021 silam.
"Dari pembayaran tersebut dari kedua tersangka ada penyelewengan dana dengan cara meminta fee dari setiap nama-nama yang terdaftar sebagai penerima dana stimulan baik rusak berat, sedang maupun rusak ringan," ujarnya.
Kemas menjelaskan, polisi juga membekukan dana bantuan stimulan gempa sebesar Rp 335 juta rupiah yang dialihkan untuk 21 kepala keluarga . Hal itu dilakukan karena pengalihan dana tersebut tidak sesuai prosedur.
"Dan juga di sini ada yang sebesar 335 juta rupiah yang sempat kita bekukan adanya sisa uang dari pencarian, sehingga dialihkan, ditunjuklah 21 kepala keluarga dimana dalam proses pencairannya, direncanakan secara kolektif, dimana secara juknis itu tidak ada, kemudian diberikan secara kolektif kepada orang-orang yang telah ditunjuk," jelasnya.
Untuk diketahui, total dana stimulan gempa bumi tahun 2021 yang dikelola oleh BPBD Mamasa sebesar Rp 9.420.000.000, bersumber dari APBN DSP BNPB T.A 2021. Pada saat itu, tersangka PP menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, sedangkan MA bertindak sebagai bendahara pembantu.
"PP dan MA dalam proses pencarian tersebut, merekalah yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran ini," beber Kemas.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
Simak Video "Video: TNI Kebut Perbaikan Jembatan Rusak untuk Akses Pelajar di Mamasa"
(urw/urw)