.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut buka suara soal Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus politikus NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dikabarkan menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. (Kementan). Hasto mengajak kadernya untuk mawas diri dan menjadikan kasus ini sebagai sebuah pembelajaran.
"Ya, PDIP kan juga belajar dari persoalan yang terjadi di PDI. Kami pernah mengalami itu, tetapi yang kami lakukan adalah mawas diri, melakukan perbaikan-perbaikan internal," ujar Hasto setelah menghadiri Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikNews, Sabtu (30/9/2023).
Hasto mengatakan walaupun kasus ini tidak menimpa kadernya, namun PDIP akan tetap mengevaluasi diri. Dia lantas mewanti-wanti kepada tiga pilar partai agar tak melakukan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun ini terjadi pada menteri partai lain, PDIP tetap melakukan evaluasi ke dalam, belajar. Hari ini kami mengingatkan pada tiga pilar partai untuk tidak melakukan korupsi dengan menghadirkan KPK dalam forum rakernas yang sangat penting dan strategis ini," katanya.
Hasto kemudian menyoroti soal langkah KPK untuk menggeledah hingga menetapkan SYL sebagai tersangka. Menurutnya, KPK tidak akan mengambil tindakan tanpa bukti.
"Karena, dengan integritas dari KPK, apa pun mau dikatakan, ya selama fakta-fakta hukumnya ada, KPK tidak akan mungkin mengambil suatu tindakan tanpa suatu bukti-bukti materiil yang kuat terkait kasus korupsi. Kami percaya pada KPK," beber Hasto.
Hasto juga merespons soal banyaknya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat kasus korupsi. Hasto juga mengapresiasi kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum.
"Ya acara pagi ini, ketika kami mengundang KPK, itu kan dengan kesadaran bahwa persoalan korupsi di tengah-tengah liberalisasi politik, ekonomi, budaya, itu kan nyata," jelasnya.
"Maka kami melakukan langkah-langkah preventif, PDIP mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan bahwa upaya untuk memerangi korupsi itu terus menerus dilakukan dan ini juga didukung sepenuhnya oleh partai," sambungnya.
Sebelumnya KPK masih mengembangkan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian pada Kamis, (28/9). KPK juga dengan tegas menyatakan penyidikan ini tidak ada unsur politik sama sekali.
"Kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semua bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya apa yang menjadi alat buktinya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Jumat (29/9).
Ali juga membeberkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan ini sudah dimulai sejak lama. Menurutnya, dia memastikan laporan terkait kasus ini sudah diterima dari masyarakat sejak tahun 2022 lalu.
"Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu," ujar Ali.
(sar/hsr)
