.webp)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua meminta tebusan Rp 5 Miliar untuk bisa membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya pada pemberian tebusan saja.
Dilansir dari detikNews, Meutya menegaskan negosiasi tetap harus diutamakan. Keselamatan pilot Susi Air harus menjadi prioritas.
"Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meutya menambahkan perlu ada upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan di Papua. Persoalannya tidak hanya berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," jelasnya.
Meutya menyadari tebusan uang yang akan diserahkan KKB sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Pasalnya persoalan penyanderaan pilot Susi Air dikatakan telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," papar Meutya.
Menurutnya, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan KKB sudah tidak dapat ditolerir lagi. Persoalan ini mesti diselesaikan secara tuntas dari hulu ke hilir.
Meutya menilai untuk menyelesaikan masalah KKB perlu menggandeng masyarakat lokal di Papua. Hal ini agar warga Papua dapat melakukan pendekatan dari sisi kearifan lokal.
"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana," paparnya.
Dia juga mengingatkan Pemerintah untuk lebih meningkatkan pembangunan di wilayah terpencil. Agar dapat mengurangi rasa ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan..
"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi," ungkap Meutya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menanggapi permintaan uang tebusan sebesar Rp 5 miliar dari kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya terkait pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Panglima mengatakan permintaan tersebut dapat dipenuhi demi keselamatan.
"Kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Selasa (4/7).
Yudo menilai langkah yang diambil Pemerintah memenuhi permintaan KKB bukanlah langkah buruk, karena hal ini merupakan upaya kemanusiaan. Apalagi sudah menyangkut keselamatan Pilot Susi Air dan warga sekitar.
"Kita lebih pada kemanusiaan, kalau kemanusiaan kan nggak ada harganya, nggak bisa dihargai berapa pun apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik pilot maupun warga sekitar," kata Yudo.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan uang Rp 5 miliar sebagai tebusan pembebasan pilot Susi Air bersyarat. Pihaknya meminta agar KKB tidak menggunakan uang itu untuk membeli amunisi dan senjata api.
"Kalau dia minta (uang) kita kasih, yang pasti aparat TNI-Polri akan pastikan tidak boleh ada lagi amunisi dan senjata dijual di Tanah Papua," tegas Mathius kepada wartawan di Jayapura, Senin (3/7).
Mathius menegaskan tuntutan KKB tidak serta merta dipenuhi. Pihaknya menolak tuntutan KKB untuk memproklamirkan kemerdekaan Papua.
"Apalagi bargaining-nya, diskusi, atau negosiasi ini untuk merdeka, tidak ada dalam kamus untuk itu," ungkapnya.
Pihaknya turut meminta pilot Susi Air dibebaskan dalam kondisi sehat. Segala tuntutan KKB yang dianggap mengganggu keutuhan NKRI secara tegas tidak akan dipenuhi.
"Jadi tidak kata lain, kalau minta hal-hal itu tentunya kami akan tolak. Saya dan Pangdam pasti akan tolak. Kami negara, jadi tidak ada lagi urusan yang lain," pungkasnya.
(sar/sar)
