Komnas HAM perwakilan Papua mengatakan bahwa kondisi pilot Philip Mark Mehrtens saat ini baik-baik saja. Bahkan pilot pesawat Susi Air itu dalam kondisi sehat.
"Sandera dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Negosiasi saat ini sedang dilakukan," kata Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey saat dihubungi detikcom, Rabu (5/7/2023).
Hal itu pun selaras dengan keyakinan awal Komnas HAM terkait kondisi kesehatan pilot asal Selandia Baru itu sejak disandera KKB pada 7 Februari 2023 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi saya berkeyakinan sejak awal bahwa mereka akan memperlakukan sandera secara baik," ungkapnya.
Frits mengaku berdasarkan komunikasi terakhir, kondisi pilot tetap sehat dan baik-baik saja di tengah proses negosiasi pembebasan. Apalagi setelah adanya tawaran uang Rp 5 miliar yang disiapkan.
Kendati begitu dia menjelaskan sejauh ini Egianus belum mengatakan terkait tawaran uang yang disiapkan tersebut. Untuk saat ini Egianus hanya minta rundingan.
"Sejauh saya komunikasi, mereka belum mengatakan biaya yang dibutuhkan. Mereka hanya minta rundingan. Kalau nominal belum disebutkan," ucapnya.
Dia menilai saat ini proses negosiasi untuk membebaskan pilot tersebut sedang berjalan. Dia meyakini dalam waktu dekat pilot akan segera dibebaskan.
"Semoga dalam waktu dekat sudah ada semacam sinyal baik dalam pembebasan pilot. Saya percaya dan yakin sekali," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan proses negosiasi untuk pembebasan pilot Susi Air sedang berjalan. Dia yakin Egianus akan membebaskan pilot dalam kondisi selamat.
"Saya sangat meyakini bahwa itu bisa selesaikan. Pasti Egi akan membantu menyelesaikan secara baik, damai, dan secara budaya orang Papua," ujar Mathius di Jayapura, Senin (3/7).
Pihaknya bahkan menyiapkan tebusan Rp 5 miliar agar KKB membebaskan pilot Susi Air. Namun itu diberikan selama KKB bisa menjamin uang tersebut tidak digunakan untuk membeli amunisi dan senjata.
"Kalau dia minta (uang), kita kasih. Yang pasti, aparat TNI-Polri akan pastikan tidak boleh ada lagi amunisi dan senjata dijual di Tanah Papua," jelasnya.
(ata/nvl)