.webp)
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan mengklaim serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mereda. Gangguan KKB menurun di tengah proses negosiasi untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.
Izak menegaskan proses negosiasi masih berlangsung. Upaya ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan TNI-Polri, namun juga tokoh adat, tokoh agam serta keluarga Egianus Kogoya.
"Saya bilang mereka sedang berjalan ya. Sedang berjalan ditandai dengan sekarang ini tidak ada lagi penyerangan-penyerangan, iya kan?" kata Izak Pangemanan kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (3/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Izak menjelaskan Pemkab Nduga menginisiasi proses negosiasi itu. Hal ini karena Egianus Kogoya merupakan masyarakat Nduga.
"Ini kan permasalahan masyarakat Nduga. Egianus kan masyarakat Nduga. Jadi ini tentunya Pemda, Forkompimda Nduga yang akan menyelesaikan," imbuhnya.
Dia menambahkan pihak TNI-Polri tetap mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Dukungan itu termasuk jika ada rencana pemberian uang tebusan kepada KKB untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.
"Begini, kalau pun itu ada (permintaan uang) tentunya kan mereka ini kan masyarakatnya Pemda biar nanti Pemda yang bicara dengan mereka. Kita mendukung Pemda," jelasnya.
Izak menegaskan pilot Susi Air diharapkan bisa dibebaskan dalam kondisi selamat. Negosiasi dipastikan dilakukan tanpa ada unsur kekerasan.
"Kita bersama-sama ingin tidak ada pertumpahan darah di sini sehingga negosiasi damai adalah yang terbaik," tegas Izak.
Sebelumnya diberitakan, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyiapkan uang tebusan Rp 5 M untuk KKB. Uang itu akan diberikan jika KKB siap membebaskan pilot Susi Air.
"Saya hari itu sudah menyampaikan kepada Penjabat Bupati Nduga apabila dia (Egianus Kogoya) minta, tapi tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar, itu saya sampaikan akan dikasih," ujar Mathius saat dikonfirmasi.
Namun pemberian uang itu bersyarat. Tebusan itu akan diberikan asalkan uangnya tidak digunakan KKB untuk membeli amunisi dan senjata api.
"Kalau dia minta (uang) kita kasih, yang pasti aparat TNI-Polri akan pastikan tidak boleh ada lagi amunisi dan senjata dijual di Tanah Papua," jelasnya.
(sar/asm)
