.webp)
Warga di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya menegaskan tak terlibat dalam deklarasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diduga menyebar paham separatisme. Deklarasi digelar bukan atas keinginan masyarakat dan hanya dilakukan oleh segelintir oknum.
Ketua Pemuda/Pelajar, Mahasiswa Distrik Bamusbama, Meikel Yeblo mengatakan insiden ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Dia menilai, pemerintah seharusnya dapat memberikan sosialisasi terkait pemahaman-pemahaman yang baik agar masyarakat tak terpengaruh dengan paham dari luar.
"Aksi kemarin itu Jumat (9/6) bukan murni keinginan kami masyarakat di sini, itu segelintir oknum dari luar saja. Kami dari pemuda dan mahasiswa tidak tahu yang terjadi," kata Maikel Yeblo di Kantor Distrik Bamusbama, Selasa (13/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sebagai masyarakat kami siap dan kami tenang di kampung. Maka, pemerintah harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Agar masyarakat tidak terpengaruhi dengan ajakan-ajakan dari luar," ujarnya.
Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Abun, Kundrat Yeudi turut menegaskan bahwa masyarakat dan pemuda di wilayah Distrik Bamusma, Tambrauw tak terlibat dalam deklarasi KNPB tersebut.
"Secara pribadi dan mewakili suku besar Abun. Kami sama sekali tidak tahu dan kami tetap menjaga keamanan, ketertiban sehingga daerah kita tetap kondusif," ungkapnya.
Aparat Bubarkan Deklarasi KNPB
Pada saat KNPB menggelar deklarasi dan pelantikan badan pengurus Tambrauw di Kampung Sarwom, Distrik Bamusbama pada Jumat (9/6), aparat kepolisian dan TNI dengan sigap membubarkan acara tersebut. Hal itu dilakukan karena organisasi politik ini diduga berencana menyebar paham separatisme yang dapat memecah belah masyarakat.
"Tujuan mereka dilantik mereka berencana menyebarkan paham-paham separatis yang ingin keluar dari NKRI," kata Kapolres Tambrauw AKBP Bendot Dwi Prasetyo, Minggu (11/6).
Organisasi KNPB diketahui bergerak di bidang diplomasi. Beruntung aparat keamanan mendeteksi pergerakan mereka hingga acara pelantikan dan deklarasi dibubarkan.
"Untunglah TNI/Polri sudah tahu sejak awal dan menghentikan kegiatan ini dengan proses hukum mereka yang terlibat. Sehingga paham separatis tidak tersebar di Kabupaten Tambrauw," ungkapnya.
Saat ini wilayah Tambrauw dalam kondisi aman dan kondusif usai pembubaran tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada pengrusakan atau kerugian materiil atas kejadian itu.
19 Aktivis KNPB Ditangkap, 3 Jadi Tersangka
Saat pembubaran itu, polisi mengamankan 19 aktivis KNPB. Dari hasil pemeriksaan, 3 orang di antaranya ditetapkan menjadi tersangka masing-masing UK, YY dan WY.
"UK selaku inisiator yang mengumpulkan masyarakat, mendoktrin dan juga mengajak masyarakat agar mau bergabung dengan kegiatan mereka," terang Bendot.
"YY masuk dalam struktur organisasi KNPB sebagai kurir atau intel. Sedangkan WY bertugas mengamankan kegiatan selama berlangsungnya deklarasi," tambahnya.
Bendot menegaskan tersangka UK dikenakan pasal 106 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sementara YY dan WY dijerat pasal 55 KUHP juncto pasal 106 KUHP.
"Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun," tutupnya.
Patroli di Perbatasan Digencarkan
Demi mengantisipasi terjadinya hal serupa, Pj Bupati Tambrauw Engelberthus Kocu akan menggencarkan patroli di perbatasan. Hal ini akan dikoordinasikan dengan aparat TNI dan Polri.
"Kami antisipasi betul di daerah-daerah yang berdekatan langsung dengan Kabupaten Maybrat. Kami juga akan patroli di Kampung Manekar berbatasan dengan Kabupaten Bintuni," tegas Engelberthus.
Patroli dilakukan dengan maksud untuk menjaga keamanan dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.
"Patroli ini bukan untuk menakut-nakutkan tapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Ini juga bisa menjadi bahan masukan kepada kami dalam menyusun program," jelasnya.
(urw/ata)
