Sengketa PT Ciputra Internasional dan warga eks penggarap lahan hak guna bangunan (HGB) nomor 70 tahun 1994 berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa yang sudah berlangsung 21 tahun lamanya.
"Kesepakatan dua belah pihak ini tertuang dalam akta perdamaian dibuat di hadapan Notaris Nancy Angelina Maria Tulung SH MKn, Senin (22/5) di Manado," kata kuasa hukum PT Ciputra Internasional Doan Tagah kepada detikcom, Rabu (24/5/2023).
Pihak pertama dalam sengketa sebelumnya ialah 147 kepala keluarga diwakili oleh 10 warga yang menandatangani akta perdamaian dimaksud. 10 perwakilan warga tersebut yaitu Sonny Nelson Woba, Ridel Metusallach, Oly Woba, Deby Thelma Sampow, Wempie Wolter F Mononimbar, Hibor Medaluun Ruung, Nelson Lesi, Victoria Ulipi, Winndy Itje Tampi, serta Leindrach Maasawe Poeloe.
Kemudian, dari pihak kedua yang bertindak atas nama PT Ciputra Internasional yakni Dewi Rompas dan Sindy Rini Margaretha Imbang.
Menurut Doan, keduanya menerima surat kuasa khusus Nomor: 059/HH-NJS/ap/V/2023-SK/CI tertanggal 16 Mei 2023, untuk mengurus serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan guna terjadinya kesepakatan perdamaian.
"Pihak pertama yakni warga yang diwakili Sonny Woba cs menyatakan dalam akta perdamaian bahwa mereka secara terang dan sadar, tidak ada paksaan dari pihak mana pun," kata dia.
Doan melanjutkan bahwa dalam kesepakatan tersebut terungkap bahwa eks penggarap HGB 70 menyadari PT Ciputra Internasional alias Citraland Manado sebenarnya bukan pihak yang berperkara. Dua pihak berperkara sebenarnya Bank Pinaesaan sebagai penggugat dan 147 KK sebagai tergugat.
"Pihak pertama menyatakan dan mengakui bahwa pihak kedua bukanlah sebagai pihak dalam perkara/sengketa lahan HGB Nomor 70/Winangun," ujar dia.
Sebagai wujud kesepakatan dua belah pihak yang juga tertuang dalam akta perdamaian, maka PT Ciputra Internasional memberikan uang kompensasi kepada warga eks penggarap lahan HGB 70 Tahun 1994 sebesar Rp 2,5 miliar.
Dia menambahkan manajemen PT Ciputra Internasional akan mengumumkan secara resmi penyelesaian damai bersama eks penggarap HGB 70 termasuk pembayaran kompensasi.
"Secara teknis nanti tim kerja yang terdiri dari 10 orang dan dipimpin Bapak Sonny Woba akan membagi hak kompensasi kepada warga. Silakan bawa KTP, temui Sonny Woba," kata dia.
Diketahui, warga bekas Kampung Winangun yang dikoordinir Sonny Woba sempat melayangkan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Manado. Hanya saja tidak bisa dipenuhi, karena PT Ciputra Internasional (Citraland Manado) bukan pihak yang bersengketa atau turut tergugat dalam semua amar putusan berbagai tingkatan pengadilan.
Lebih lanjut dijelaskan, sengketa tanah itu antara warga bekas Kampung Winangun melawan Bank Pinaesaan dan turut tergugat PT Bumigraha Adikara.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
(hmw/hsr)