Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini mengungkap perkara korupsi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang merugikan negara senilai Rp 25 miliar merupakan kasus terbesar nasional. Risma mengklaim, kasus bantuan sosial (bansos) itu pertama yang terungkap di Indonesia.
Pengungkapan kasus korupsi itu membuat Risma memberi penghargaan kepada Polda Sulsel dalam kunjungannya ke Makassar, Senin (26/12/2022). Apresiasi itu atas peran kepolisian dalam penyelamatan keuangan negara terkait bansos.
"Saya ingin datang ke sini untuk berikan penghargaan karena untuk pertama kali di Indonesia penanganan kasus korupsi BPNT terbesar terungkap," ucap Risma dalam sambutannya di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Senin (26/12).
Risma menyebut kasus korupsi BPNT di Sulsel termasuk perkara yang tidak mudah ditangani. Kasus ini terungkap setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang panjang.
"Maksudnya, sejujurnya bukan sulit, bagi saya cuman hanya rumit sekali karena harus melakukan banyak proses dari sekian banyak orang itu," tuturnya.
Risma mengaku tidak habis pikir dengan nilai kerugian yang ditimbulkan atas penyelewengan bansos ini. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Saya tidak bisa bayangin kalau Polda menyebutkan sebesar Rp 25 miliar, ada berapa orang saksi yang diperiksa, karena kita melihat bahwa tadi saya sampaikan satu kasus bantuannya dikurangi menjadi Rp 200.000," tuturnya.
Menurutnya, Polda Sulsel sudah bekerja keras. Dia mengatakan wajar jika pihaknya kemudian memberikan apresias atas kinerja penyidik kepolisian yang membongkar kasus korupsi BPNT ini.
"Kalau jumlahnya sampai Rp 25 miliar berarti ada berapa orang yang diperiksa, maka itu kita beri tepuk tangan kepada seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan," tambah Risma.
Dia berharap agar kasus ini tidak terulang. Modus penyelewengan bansos harus diusut dituntas.
"Saya berharap tidak ada lagi kasus seperti ini, tidak ada lagi modus-modus seperti ini," tegas mantan Wali Kota Surabaya ini.
Risma turut menyayangkan aksi para pelaku. Pasalnya bansos tersebut harusnya didistribusikan kepada warga yang membutuhkan namun diselewengkan demi kepentingan kelompok tertentu.
"Karena ini haknya orang tidak mampu, haknya orang miskin yang sudah diatur baik secara hukum dan agama," imbuh Risma.
Sementara Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana mengatakan, kasus korupsi penyaluran bansos BPNT Kemensos untuk wilayah Sinjai, Bantaeng, dan Takalar menjerat 14 tersangka. Total kerugian negara mencapai Rp 25 miliar.
"Untuk total keseluruhan dari tiga wilayah yang terungkap kasus korupsi bansos berkisar Rp 25 miliar," ungkap Irjen Nana.
Rinciannya, khusus di Takalar Rp 13.975.573.821.00 dengan menjerat 6 tersangka, lalu di Bantaeng Rp 5.259.996.751,29 dengan 4 tersangka. Selanjutnya di Sinjai Rp 6.248.322.506,00 yang menjerat 4 tersangka.
"Jadi total keseluruhan tersangka 14 orang," bebernya.
Nana menambahkan, penghargaan dari Kemensos atas pengungkapan kasus korupsi bansos menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dia menegaskan, kasus korupsi di Sulsel memang jadi atensi.
"Kami akan terus konsisten menjalankan tugas dan fungsi kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terkhususnya juga terkait mengungkap dengan tindakan pidana korupsi yang ada di Sulsel ini," tegas Nana.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(sar/hsr)