Aipda Haerul Ungkap Pungli SIM-Honor Dipotong di Polres Luwu
Sebelum melakukan aksi vandalisme 'sarang korupsi' dan 'sarang pungli' di Mapolres Luwu, Aipda Haerul sebelumnya juga pernah melontarkan dua kritikan terkait dugaan pungli di Polres Luwu. Kritikan tersebut diunggah oleh Aipda Haerul melalui akun media sosialnya pada 21 September 2021.
Haerul saat itu menuding ada pungli pada proses penerbitan SIM C di Polres Luwu. Haerul mengaku warga yang mendaftar untuk membuat SIM C dimintai biaya sekitar Rp 200-300 ribu. Pungutan ini disebut Aipda Haerul tidak sesuai aturan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah melihat postingan tersebut saya berkomentar bahwa pada Sat Lantas Res Luwu Kuat melaksanakan PUNGLI (Pungutan Liar) di mana dalam proses Penerbitan SIM C," tulis Haerul dalam unggahannya.
"Pendaftar/Calon dimintai biaya yang tidak wajar dalam hal ini di atas biaya yang telah ditentukan sesuai PNBP," tutur Haerul.
Aipda Haerul juga mengaku mengalami jenis pungli lain. Dia mengatakan hanya menerima dana penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 150 ribu.
"Mirisnya saat saya telah melimpahkan satu berkas asusila (tahap 2), dana penyelidikan serta penyidikan yang saya terima hanya Rp 150.000," tulis Haerul.
Menurut Haerul, dana yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Menurutnya anggaran di LPJ lebih besar dari yang dia terima.
"Sedangkan dalam LPJ pertanggungjawaban lebih besar yang telah dianggarkan. Tidak menutup kemungkinan pemotongan anggaran Dipa ini juga berlangsung pada Polres-polres yang ada di Jajaran Polda Sulsel," lanjutnya.
"Ternyata sejak itu baru saya ketahui bahwa seluruh anggaran Operasional seluruh fungsi (Reskrim, Intelkam, Binmas, Sat Lantas, Polsek jajaran Polres Luwu) telah dipotong/sunnat oleh para oknum Pimpinan Polres Luwu," sambungnya.
(hmw/sar)