Polisi Berprestasi Coret Mapolres Luwu 'Sarang Korupsi' Kondisi Fisik Sehat

Luwu -

Aipda Haerul, pelaku vandalisme 'sarang korupsi' dan 'sarang pungli' di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) ternyata dikenal sebagai sosok polisi berprestasi. Polisi yang diduga mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ ini juga disebut memiliki fisik yang sehat.

Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengatakan bahwa Aipda Haerul dulunya bertugas di bagian tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Luwu. Dia disebut pernah memperoleh sejumlah penghargaan.

"Dulu katanya memang seperti itu (berprestasi), saya juga belum lihat penghargaannya. Tapi, berdasarkan cerita teman-temannya memang dia (berprestasi)" kata AKBP Arisandi kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arisandi mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang dia terima, suatu ketika Haerul dimutasi ke Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Kaudokkes) dan membuat dia tidak puas. Ketidakpuasan Aipda Haerul tersebut diduga membuatnya melakukan aksi vandalisme.

"Jadi yang bersangkutan berdinas di Tipikor Satreskrim dimutasi ke Kaudokkes Polres, ini rupanya menimbulkan ada rasa tidak puas kemudian ini yang menimbulkan ada rasa dengan tulisan sarang pungli dan sarang korupsi," tuturnya.

Tak hanya itu, kesehatan kejiwaan Haerul semakin terganggu pasca ditinggal mati oleh ayahnya akibat terpapar COVID-19. Arisandi menduga titik awal depresi Haerul bermula dari situ.

"Teman-temannya yang lain cerita, puncaknya itu pas (terpapar) COVID bapaknya. Di situ dia mungkin titik awal depresi," jelasnya.

Kondisi Fisik Aipda Haerul Sehat

Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana juga telah menemui Aipda Haerul di Rumah Sakit Khusus Daerah Sulsel atau RSJ Dadi Makassar. Nana mengatakan secara fisik Aipda Haerul sehat.

"Saya menjenguk ke sana Rumah Sakit Jiwa Dadi Kota Makassar. Terkait masalah perkembangan kesehatannya itu. Secara fisik sehat gitu kan," ujar Irjen Nana kepada detikSulsel, Senin (17/10).

"Saya di sana pun ketemu dokter yang mengurus masalah kejiwaan, kalau kita lihat secara fisik yah normal-normal saja," sambungnya.

Kendati demikian, lanjut Nana, pihak dokter mengakui bahwa butuh waktu lama untuk mendiagnosa kesehatan jiwa Aipda Haerul. Dokter mengatakan setidaknya butuh waktu selama 1 minggu.

"Tadi memang dari ibu dokter bilang perlu waktu untuk mendiagnosa, mungkin waktu 1 minggu untuk mendiagnosa yang bersangkutan," tuturnya.

Nana juga menyinggung rekam jejak kesehatan Aipda Haerul sejak 16 Februari 2021. Dia mengatakan Aipda Herul pernah dirujuk oleh Kapolres Luwu saat itu AKBP Fajar Dani Susanto ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapatkan perawatan.

"Jadi dari rekam medis itu dia di tanggal 16 Februari 2021, Aipda Haerul ini mengalami gangguan kejiawaan, sehingga Kapolres membawa ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapat perawatan," jelasnya.

"Saat itu diagnosanya psikotik akut, kondisinya gelisah, banyak bicara dan mondar mandir, kadang-kadang teriak-teriak gitu," sambungnya.

Namun Haerul dipulangkan dan dirawat berjalan di poliklinik kejiwaan sejak 1 April 2021 hingga 25 Februari 2022. Hingga akhirnya Aipda Haerul membuat aksi vandalisme di Mapolres Luwu.

"Jadi rekam jejaknya Aipda Haerul ini tanggal 22 Februari 2021 dipulangkan karena sudah tenang, tapi untuk menjalankan kontrol di poliklinik jiwa sejak 1 april 2021 sampai dengan 24 Februari 2022 itu itu rutin," imbuhnya.

Aipda Haerul Ungkap Pungli SIM-Honor Dipotong di Polres Luwu di halaman berikutnya..

Aipda Haerul Ungkap Pungli SIM-Honor Dipotong di Polres Luwu

Sebelum melakukan aksi vandalisme 'sarang korupsi' dan 'sarang pungli' di Mapolres Luwu, Aipda Haerul sebelumnya juga pernah melontarkan dua kritikan terkait dugaan pungli di Polres Luwu. Kritikan tersebut diunggah oleh Aipda Haerul melalui akun media sosialnya pada 21 September 2021.

Haerul saat itu menuding ada pungli pada proses penerbitan SIM C di Polres Luwu. Haerul mengaku warga yang mendaftar untuk membuat SIM C dimintai biaya sekitar Rp 200-300 ribu. Pungutan ini disebut Aipda Haerul tidak sesuai aturan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Setelah melihat postingan tersebut saya berkomentar bahwa pada Sat Lantas Res Luwu Kuat melaksanakan PUNGLI (Pungutan Liar) di mana dalam proses Penerbitan SIM C," tulis Haerul dalam unggahannya.

"Pendaftar/Calon dimintai biaya yang tidak wajar dalam hal ini di atas biaya yang telah ditentukan sesuai PNBP," tutur Haerul.

Aipda Haerul juga mengaku mengalami jenis pungli lain. Dia mengatakan hanya menerima dana penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 150 ribu.

"Mirisnya saat saya telah melimpahkan satu berkas asusila (tahap 2), dana penyelidikan serta penyidikan yang saya terima hanya Rp 150.000," tulis Haerul.

Menurut Haerul, dana yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Menurutnya anggaran di LPJ lebih besar dari yang dia terima.

"Sedangkan dalam LPJ pertanggungjawaban lebih besar yang telah dianggarkan. Tidak menutup kemungkinan pemotongan anggaran Dipa ini juga berlangsung pada Polres-polres yang ada di Jajaran Polda Sulsel," lanjutnya.

"Ternyata sejak itu baru saya ketahui bahwa seluruh anggaran Operasional seluruh fungsi (Reskrim, Intelkam, Binmas, Sat Lantas, Polsek jajaran Polres Luwu) telah dipotong/sunnat oleh para oknum Pimpinan Polres Luwu," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya