.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md geram karena dana otonomi khusus (otsus) senilai Rp 500 triliun di era Gubernur Papua Lukas Enembe tidak berdampak pada pembangunan. Mahfud menilai masyarakat Papua masih miskin di bawah kepemimpinan Lukas Enembe.
Dilansir dari detikJatim, Mahfud mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana otsus Rp 1.000,7 triliun sejak 2001 di Papua. Setengah anggaran di antaranya dikelola Lukas Enembe yang kini terjerat kasus korupsi.
"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1.000,7 triliun melalui dana Otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," ungkap Mahfud kepada wartawan di kampus Unisma, Kota Malang, Jumat (23/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menuturkan, saat ini pembangunan infrastruktur tengah digenjot di Papua, namun progresnya lamban. Hal ini lantaran dana otsus banyak disalahgunakan atau dikorupsi.
"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi," urai dia.
Dana otsus yang mencapai triliunan rupiah itu memang disebut Mahfud tidak semua dikorupsi. Namun hal tersebut tetap berefek pada program pembangunan di Papua.
"Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun," sambung Mahfud.
Menurutnya, rakyat Papua berhak marah lantaran dana otsus belum berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana senilai Rp 1.000,7 triliun belum dirasakan manfaatnya buat warga.
"Rp 1.000,7 triliun itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin," bebernya.
Mahfud pun berharap kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe segera dituntaskan. Apalagi dia beranggapan penegakan kasus hukum ini bagian dari aspirasi masyarakat Papua.
"Kasus Lukas Enembe, sekali lagi saya tegaskan, adalah kasus hukum, bukan kasus politik dan itu atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua," tegas Mahfud.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
