.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait Gubernur Papua Lukas Enembe jadi tersangka korupsi meski daerah yang dipimpinnya 7 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mahfud menegaskan WTP terkait transaksi keuangan daerah bukan jaminan pejabat tidak korupsi.
Dilansir dari detikJatim, Mahfud membeberkan Papua sudah 7 kali berturut-turut mendapat predikat WTP dari Kementerian Keuangan. Namun Gubernur Papua, Lukas Enembe justru tersandung kasus korupsi.
"Nah kemarin ada berita itu, Papua mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan WTP, pengelolaan keuangannya WTP 7 kali berturut-turut. Kenapa itu korupsi, berarti salah (pemberian WTP)? Bukan," kata Mahfud kepada wartawan di kampus Unisma, Kota Malang, Jumat (23/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menambahkan banyak pejabat yang korupsi justru berasal dari kantor atau daerah yang meraih predikat WTP. Mahfud memberikan contoh Mahkama Agung yang baru merayakan predikat WTP lalu ditangkap.
"Selama ini orang-orang korupsi itu kantornya WTP semua. Saya mimpin Mahkamah Konstitusi itu sampai sekarang sudah belasan kali WTP tapi koruptornya ada dua. WTP saja ada korupsi banyak, Mahkamah Agung sekretarisnya masuk penjara, sekarang WTP. Baru beberapa minggu pesta WTP, ditangkap," katanya.
Mahfud menilai predikat WTP tidak menjamin tidak adanya korupsi. Lantaran predikat WTP merupakan kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan.
"Yang tidak dimasukkan pada laporan keuangan kan beda. Oleh sebab itu, di dalam WTP mungkin saja ada korupsi karena tiga hal. Satu ada yang tidak ditransaksikan, kedua ada feedback sudah ditransaksikan. Misal bangun gedung pascasarjana Unisma Rp 500 miliar, pak ini ada fee back saya kembalikan Rp 50 miliar," ucap Mahfud.
(hsr/sar)
