Sidang HAM Berat Paniai Papua di Makassar Dipastikan Terbuka Untuk Umum

Sidang HAM Berat Paniai Papua di Makassar Dipastikan Terbuka Untuk Umum

Isak Pasabuan - detikSulsel
Rabu, 24 Agu 2022 00:15 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Hermawan/detikcom).
Foto: Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Hermawan/detikcom).
Makassar -

Sidang kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar terbuka untuk umum. Namun warga yang ingin menyaksikan jalannya persidangan harus melewati body checking atau pemeriksaan badan oleh petugas.

"Terbuka untuk umum (sidangnya), bukan tertutup yah. Cuman memang pembatasan masuk ke dalam pasti super ketat karena pemeriksaan body checking," kata Humas PN Makassar, Sibali saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (23/8/2022).

Sibali pun belum memastikan jadwal sidang pelanggaran HAM berat Pania. Namun pihak PN Makassar sudah mempersiapkan beberapa hal, mulai dari ruangan khusus untuk saksi, terdakwa hingga tempat media melakukan liputan jalannya sidang nantinya.


"Belum ada jadwalnya (sidang). Nanti saya kabari kalau sudah ada," sebutnya.

Namun nantinya dalam sidang ada 5 majelis hakim. Susunannya 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc Pengadilan HAM. Kejagung juga diketahui telah menyiapkan 34 jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus ini.

Sibali menambahkan, dirinya tak menjelaskan lebih jauh keseluruhan terkait persiapan sidang pelanggaran HAM berat Paniai. Pasalnya, yang diberikan amanah untuk memberikan keterangan adalah Wakil Ketua PN Makasar Muhammad Sainal.

"Untuk bicara secara spesifik memang diberikan mandat kepada wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar. Tapi untuk sementara pasti ada persiapan yang dilakukan, terutama dengan adanya penyediaan ruangan khusus bagi saksi, terus bagi tersangka atau terdakwa. Pasti itu ada ruangan khusus yang disediakan. Media juga pasti ada tempat tersendiri untuk liputan," bebernya.

Tak hanya itu, dalam proses sidang nantinya PN Makassar akan melibatkan kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang. Pelibatan anggota kepolisian agar hal-hal yang tak diinginkan terjadi, seperti adanya gangguan ormas dan gangguan-gangguan lainnya saat sidang berlangsung.

Apalagi sidang kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua ini dianggap menyita perhatian dunia, sehingga penjagaan harus diperketat.

"Tentunya ada pengamaman dan yang bertindak pengamanan kepolisian karena kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ada ormas atau apa (mengganggu jalannya sidang). Ini juga bukan sidang biasa karena ini menjadi sorotan luar negeri nantinya," ucap Sibali.

Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) RI pada tanggal 15 Juni 2022 lalu ke PN Makassar. Pihak PN Makassar telah meregistrasi perkara kasus Paniai Papua ini dengan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.

Diketahui kasus Paniai yang dimaksud terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kejahatan HAM berat itu mengakibatkan 4 warga sipil tewas dan 17 orang lainnya luka-luka. Komnas HAM menyelidiki dan memutuskan ada pelanggaran HAM berat di kasus itu.

Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai inisial IS telah lengkap. IS, yang merupakan oknum TNI, akan segera disidangkan.



Simak Video "KontraS Pertanyakan Peran LPSK di Sidang Pelanggaran HAM Berat di Paniai"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/asm)